Dugaan Korupsi KPU Sulbar Polresta Mamuju Bidik Tujuh Calon Tersangka

  • Whatsapp
banner 468x60

MAMUJU, RAKYATTA.CO –Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju telah menuntaskan penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penggunaan anggaran publikasi kampanye DPD di KPU Sulbar. Kasus yang menyeret sejumlah pihak ini telah bergulir sejak Agustus ini segera diungkap ke publik.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Mamuju, AKP Syamsuriyansah mengatakan, semua tahap penyelidikan rampung. Saat ini pihaknya sisa menunggu ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian negara.

“Kami sudah minta jadwal sama BPKP. Tapi, BPKP mengatakan nanti awal tahun baru diekspose,” kata AKP Syamsuriyansah, Minggu, 22 Desember.

AKP Syamsuriyansah menyebut, dalam kasus ini sebanyak tujuh orang bakal menjadi tersangka. Hanya saja, ia belum merinci siapa saja calon tersangka tersebut.

Dia mengatakan, usai ekspose di BPKP pihaknya juga langsung menggelar gelar perkara. “Saya berharap, semua pihak bersabar dulu, karena ini butuh waktu untuk bisa menentukan tindakan hukum selanjutnya,” jelas AKP Syamsuriyansah.

Untuk diketahui, Satreskrim Polresta Mamuju sudah memeriksa agency, tiga orang Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sekretaris KPU Sulbar dan beberapa media, antara lain, media televisi, media cetak, radio dan media online.

“Semoga sesegera mugkin kami bisa mengambil kesimpulan dan dapat mengetahui ujung persoalan ini,” katanya.

Untuk diketahui, jumlah anggaran media yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Sulbar di tahun 2019, mencapai sekira Rp 3 miliar. Diduga sejumlah pihak “memainkan” anggaran itu. Proses tender diduga sengaja dibatalkan dan melakukan penunjukan langsung.

Sekretaris KPU Sulbar, Baharuddin yang dikonfirmasi mengatakan tidak mengerti dugaan pelanggaran yang dimaksud. Pasalnya, semua proses penggunaan anggaran itu sudah sesuai mekanisme.

“Prosesnya dari panitia ke PPK. Menurut panitia dan PPK sudah sesuai mekanisme (penunjukan langsung). Jadi saya sebagai KPA, kalau sudah sesuai tidak bisa juga kita halangi karena tahapan,” katanya.

Dia mengakui saat proses lelang ada bebrapa peserta namun tak ada yang memenuhi syarat. “Ada peserta saat tender. Tetapi tidak memenuhi syarat makanya penunjukan langsung ke agency. Menurut panitia, agency itu menunjuk tiga televisi (media). Mepet waktunya, melanggar lagi kalau ditender (biasa) lagi karena tahapan,” dalihnya. (rul)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *