Komisi Vll DPR RI Nilai Kementrian ESDM Kerdilkan BPH Migas

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan komisi Vll DPR RI dengan pihak Kementrian ESDM terhadap bahan presentasi Sekjen ESDM selaku Pansel seleksi komite pada RDP menuai kritikan pedas dari anggota komisi Vll.

Andi Yuliana Paris atau akrab disapa AYP ini mengungkapkan hal tersebut melalui pesan release yang dikirim ke awak media melalui pesan watsaapny.Menurut AYP semua Peraturan (PP, Kepmen dll) terkait BPH Migas harus KONSISTEN turunan dari UU Migas No 22 th 2001 diatas nya, bukan mengkebiri apalagi menganulir aturan yg ada di UU Migas.

Sesuai UU Migas Pasal 47 ayat 4, Bahwa BPH Migas bertanggung jawab ke Presiden , kenapa ada aturan di PP 67 pasal 8 ayat 2 yang membuat aturan BPH Migas melaporkan ke Presiden melalui Menteri ESDM per 6 bulan.

“Uni adalah bentuk upaya mengkerdilkan BPH Migas agar bisa diatur oleh Kementrian ESDM, padahal sesuai Pepres 68 th 2015 bahwa BPH Migas bukanlah Satker atau bagian dari Kementrian ESDM juga dalam PP 67/2002 pasal 2 ayat 2 bahwa BPH Migas keputusannya bersifat INDEPENDEN”.Tukas AYP

Kalapun hal tersebut dianggap boleh, konteksnya hanya untuk pelaporan tertulis saja , kemana PP tersebut menjadi dasar bahwa SELEKSI Komite menjadi bagian dari Kementeian ESDM.

Kenapa Sekjen ESDM selaku Pansel tidak memasukkan pasal 24 PP 67/2002 dalam paparannya, dimana aturannya 6 bulan sebelum habis masa komite Presiden sudah mengajukan ke DPR RI usulan nama calon komite.

Dimana seharusnya hal tersebut sudah dilakukan sejak 24 Nop 2020 lalu dan hingga dimana saat ini belum diajukan juga, ini bentuk kelalaian fatal dari Kementrian ESDM juga Sekjen esdm dalam administrasi. Didalam Pasal 24 ayat 2, PP 67/2002 juga dinyatakan bila proses dari Presiden tersebut belum bisa dilakukan maka Komite yang ada bisa diperpanjang paling lama 1 tahun , dalam hal ini sampai 24 Mei 2022.

Lucunya Kepmen ESDM No 11 …/2021 point b yang membuat syarat batasan usia 40 sampai 60 tahun juga sudah menganulir UU dan PP diatas nya , dimana tidak ada aturan batasan usia dan lain lainya, peraturan diatas kepmen tersebut yang penting profesional, dan pengalaman empiris seleksi komite periode sebelumnya tidak ada pembatasan usia.

Tak hanya itu Kepmen ESDM No 11…/2021 point d, yang membuat syarat minimal 10 tahun pengalaman di bidang migas juga aturan yg dibuat buat karna tidak ada dalam UU Migas dan PP nya, yang lebih aneh lgagi patut diduga dari 33 Nama calon komite yg lolos tersebut BANYAK yang tidak pengalaman dibidang migas apalagi sampai 10 tahun.

Kepmen ESDM no 5.K ../2021 yang membentuk pansel dengan anggota hanya dari perwakilan Pemerintah, tidak mencerminkan aturan dimana BPH Migas bekerja secara independen yaitu : Pemerintah, Badan Usaha n Masyarakat, dimana Pansel tersebut tidak ada perwakilan dari Badan Usaha atau Asosiasinya jugq Masyarakat (DPR atau LSM sebagai Konsumen), hanya didominasi dari Pemerintah.

Untuk komisi Vll memberi kesimpulan antaranya
1.meminta dimasukkan dalam keputusan RDP, membatalkan seleksi komite saat ini dan membentuk pansel baru yg kredibel dan independen

2.Menginstruksikan Sekjen melakukan FGD membahas tentang syarat dan aturan dalam seleksi komite agar sesuai dengan UU migas yg dibuat oleh DPR.

  1. Menginstruksikan Menteri ESDM untuk menyetop proses seleksi komite saat ini.
  2. Sesuai PP 67/Th 2002 pasal 24 maka Komisi Vll menyetujui bahwa Komite BPH migas saat ini diperpanjang 1 tahun sampai Mei 2022.

5.Mengusulkan agar Pansel komite bph dibentuk oleh Presiden RI melalu Sekneg.Terang AYP

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *