Mamuju — Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah otonom provinsi ke 33 hasil pemisahan dari Sulawesi Selatan kini telah memasuki usia 15 tahun. Derap langkah pembangunan masih berlangsung namun ritmenya masih lambat.
Berbagai persoalan tak henti bermunculan, mulai dari kesehatan dengan tingkat stunting yang tinggi, mutu pendidikan dengan hasil UN SMA/SMK yang masih rendah serta pemerataan infrastruktur yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat.
Anggota DPRD Sulbar, Syamsul Samad saat ditemui ditengah seremoni perayaan Hari Jadi Sulbar ke-15 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Minggu (22/09/2019) mengungkapkan perlu ada sinergi pembangunan yang dijalankan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. Ia menekankan agar ada evaluasi terhadap kepemimpinan Sulbar hingga hari ini.
“Kita harus jujur mengakui bahwa dari berbagai data yang dikeluarkan dari pihak independen, sektor pendidikan dam ekonomi kita masih tertinggal dari daerah lain. Sedang kita mengakui itu sudah bagus. Jangan jadi seperti Katak dalam Tempurung,” tegasnya.
Bukan menyalahkan siapapun, namun hal tersebut menurut pria yang akrab disapa Ancu tersebut, harus menjadi evaluasi seluruh pihak untuk bergerak bersama memperbaiki. “Kita harus sadar bahwa kita belum ada apa-apanya dari daerah lain,” tambahnya.
“Sektor utama yang harus dibenahi ialah Pendidikan, infrastruktur serta Birokrasi yang melayani. Jadikan jabatan sebagai fungsi bukan status sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah,” pungkas Anggota DPRD Sulbar itu.
Ditempat yang sama, Eksponen Pejuang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Naharuddin mengatakan masih banyak yang perlu dievaluasi dalam mengisi pembangunan di Sulbar
“Banyak hal yang masih kurang. Kejujuran, Integritas, maupun Kreativitas harus lebih dimantapkan dan dievaluasi sebab sekarang kita telah masuk di era 4.0. Sulbar ini harus diurus baik-baik,” katanya
Menurutnya, meskipun banyak persepsi negatif yang mengemuka, terkait kepemimpinan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar namun pihaknya tetap percaya akan tercapainya pembangunan yang dicita-citakan.
“Pemerintahan ini baru berjalan dua setengah tahun, dan ini masih berproses, sepanjang ada niat baik kita patutnya hargai. Terkait Kurang harmonisan antara legislatif dan eksekutif beberapa waktu lalu saya rasa itu hanya dinamika Pemerintahan. Jelasnya kita harus optimis,” tuturnya. (*)
