Polewali – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Slamet Pramoedji menilai, manajemen risiko diperlukan sebagai bahan pertimbangan pertimbangan yang matang agar dapat mencegah dan meminimalisasi potensi-potensi yang dapat merugikan organisasi.
Hal itu disampaikan Pramoedji pada penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko di Kantor Imigrasi Polman.
Ia menilai Manajemen Risiko sebagai dasar untuk dapat mengetahui, memprediksi, menganalisa, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan.
“Sehingga degan adanya manajemen risiko ini diharapkan dapat dilakukan pencegahan dan meminimalisasi kemungkinan yang terjadi sejak dini,” ujarnya di damping Ka. Kanim Polman, Ka. Bag Program dan Humas, dan Kepala Subbagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga Kantor Wilayah.
Sementara itu, di tempat terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengatakan pentingnya pencapaian tujuan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
“Serta keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,” sambung Parlindungan di sela-sela waktunya
Kakanwil berharap, agar seluruh jajaran dapat memahami, mengukur serta memonitor berbagai macam risiko yang akan terjadi,
“Dan memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada” tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.
