MAMASA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP-PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Sulawesi Barat bekerjasama dengan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Mamasa, menggelar Orientasi Teknis (Ortek) Uji Coba Model Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Melalui Pelibatan Tokoh Agama.
Ortek digelar di Kampus SPNF-SKB Mamasa pada Kamis, 19 September 2019 yang dibuka oleh Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidian Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, S.Pd.,M.Pd.
Nampak Hadir antara lain, Pamong Belajar BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulbar, Harianto Baharuddin bersama Tim, Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidian Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, S.Pd.,M.Pd., Kepala SKB Kabupaten Mamasa Musrah Mula bersama staf, Pengelola PKBM Anugerah Tawalian, Pengelola PKBM Harapanku serta sejumlah rohaniawan atau pendeta yang menjadi tutor dan pengawas uji coba model penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar pelibatan tokoh agama.
Kepala SKB Kabupaten Mamasa, Musrah Mula, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam penuntasan buta aksara di Kabupaten Mamasa dimana dalam uji coba model ini akan dilaksanakan di tiga lembaga yaitu, SKB Mamasa, PKBM Anugerah Tawalian dan PKBM Harapanku.
Pamong Belajar BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulbar, Harianto Baharuddin, Menjelaskan bahwa SKB Mamasa, PKBM Anugerah Tawalian dan PKBM Harapanku menjadi kelompok eksperimen yang akan melibatkan minimal 2 pendeta sebagai tutor dan pengawas.
Lanjut Harianto, hasil dari uji coba model penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar melalui pelibatan tokoh agama atau disebut kelompok eksperimen ini akan dibandingkan dengan hasil dari kolompok kontrol dimana dikelompok kontrol ini tidak melibatkan pendeta, tidak diintervensi, penyelenggaraannya normal seperti selama ini diselenggarakan dengan tutor dari PKBM sendiri, pengawas dari Dinas, Kementerian atau inspektorat.
“Diakhir akan dibandingkan hasil kelomlok eksperimen dan kelompok kontrol mana yang lebih bagus penyelenggaraannya yang melibatkan pendeta dengan yang tidak melibatkan pendeta” terang Harianto.
Anto panggilan Harianto Baharuddin mengatakan bahwa sesuai hasil studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diawal tahun lalu, menemukan peserta didik sudah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dimana surat tersebut menunjukkan peserta didik mestinya sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, tetapi faktanya dilapangan mereka yang memiliki SUKMA masih buta aksara.
Hal itu terjadi kata Anto, karena sebagian lembaga penyelenggara hanya menyelenggarakan tiga (3) kali pertemuan padahal seharusnya dilakukan selama 114 jam pelajaran atau tiga (3) sampai enam (6) bulan.
“Kalau hanya tiga kali pertemuan tentu tidak akan bisa mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI” lanjut Anto.
Anto menambahkan, berdasarkan data, Sulbar masuk dalam enam (6) provinsi di Indonesia sebagai zona merah tertinggi angka buta aksara dan Kabupaten Mamasa peringkat tiga (3) tertinggi di Sulbar.
Karena itu Anto berharap, dari pengembangan model penyelenggaraan yang melibatkan rohaniawan atau pendeta sebagai tutor, penyelenggara dan pengawas, supaya penyelenggaraan keaksaraan lebih “berintegritas”.
Ditegaskannya bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan harus dilakukan sesuai ketentuan Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana alokasi pembelajarannya harus 114 jam pelajaran. Dan kalau itu dilakukan, didalam hitungan sesuai SKL maka peserta didik tersebut pasti sudah bisa membaca, menulis dan berhitung.
Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidian Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, S.Pd.,M.Pd., mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan uji coba model penyelenggaraan yang melibatkan rohaniawan atau pendeta. (Leo/MdB)
