MAMASA, RAKYATTA.CO — Elemen masyarakat Mamasa yang menamakan diri Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa, Selasa, 24 September 2019 siang, mendatangi gedung parlemen Kabupaten Mamasa.
Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa yang nampak hadir antara lain, Daud P, Daniel Sarrin, Nurhadi Lake, Andarias Bandangan, Darmawan Mangngoli, Muspida Mandadung, Joni Mesalangi, Heince Demmabuttu, Manase Paturu’, Hans Pualillin, Reski Masran, Daniel Pundu, Frans Pasamboan, Yulianus, Yonathan, Dedi Demmatande.
Digedung parlemen, rombongan ini diterima oleh pimpinan dan anggota komisi I yang terdiri dari Ketua Komisi I, Reskianto Taulabi’ Kia (PPP), Wakil Ketua Komisi I, Hj. Junuriah (PKS), Junaedi Darius (Gerindra), Pelipus Pali’pangan (PD), Sapri Malik (PKB) dan Adrianus (Hanura).
Pertemuan dipandu oleh Ketua Komisi I, Reskianto dan berdasarkan pantauan, intisari kehadiran elemen masyarakat di gedung parlemen ini menyampaikan aspirasi dan sikap sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan Mamasa.
Nurhadi Lake Pulio mengatakan bahwa Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa (EPKM) adalah meruapakan sebuah wadah diskusi dalam menyikapi kondisi Kabupaten Mamasa.
Lake dan kawan-kawan secara bergilir menyampakan sejumlah kritik dan masukan kepada pemerintah lewat DPR Kabupaten Mamasa terkait berbagai hal antara lain masalah infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, SDM bahkan pemerintahan.
Namun berdasarkan surat pernyataan sikap yang sodorkan kepada pimpinan dan anggota komisi I DPR Kabupaten Mamasa, ada dua hal utama yang menjadi tuntutannya.
Berikut kutipan pernyataan sikap EPKM
Menyikapi tata kelola pemerintahan Kabupaten Mamasa saat ini, dimana prosedur penempatan pejabat eselon II dan eselon III dan pelelangan proyek dalam lingkup APBD Kabupaten Mamasa yang tidak transparan dan kental dengan isu jual beli jabatan dan proyek, serta ketidakjelasan arah pembangunan Kabupaten Mamasa, maka komponen rakyat Kabupaten Mamasa yang tergabung didalam Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa menyampaikan sikap sebagai
Menolak dengan keras praktek jual beli jabatan dalam proses penempatan pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa. Apabila kami menemukan adanya praktek jual beli jabatan ataupun praktek lainnya yang menyalahi prosedur dalam penempatan pejabat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, maka kami akan melakukan semua upaya yang diperlukan secara maksimal agar pelakunya mendapat hukuman yang setimpal.
Menuntut secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan proses tender pelaksanaan pembangunan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Jika kami menemukan adanya proses tender dan pengerjaan proyek yang terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), apalagi jika dikerjakan sendiri oleh pengguna anggaran, maka kami akan melakukan segala upaya hukum secara maksimal untuk menyeret pelakunya ke hadapan pengadilan.
Menanggapi, berikut kutipan tanggapan sejumlah anggota DPRD
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mamasa, Reskianto. Penyatuan persepsi untuk menyikapi setiap persoalan memang perlu menjadi tanggung jawab bersama, soal bagaimana tercapai good government, merit sistem juga perlu lebih ditingkatkan dan didiskusikan bagaimana agar hal itu terwujud.
Kedepannya Kata Reski, akan banyak agenda untuk bertemu dengan eksekutif sehingga keresahan-keresahan masyarakat yang diwakili kelompok eksponen tentunya akan menjadi bahan pembicaraan bersama-sama dengan eksekutif.
“Kami berharap kelompok eksponen tidak meninggalkan kami kedepannya melainkan saling menguatkan dalam mendorong kemajuan di Kabupaten Mamasa,”ujarnya.
Ia berharap, kiranya kedepannya ada data yang dapat menjadi pedoman dari apa yang disampaikan sehingga benar-benar menjadi pusat konsentrasi untuk mengawal.
Anggota DPRD Mamasa , Junaedi juga menerangkan. Mamasa diperjuangkan karena kebutuhan masyarakat dan juga demi kemajuan masyarakat Mamasa sehingga kedatangan eksponen pejuang Kabupaten Mamasa kendati dapat dikatakan lambat namun tidak apa-apa demi kemajuan bersama.
Katanya, Ada beberapa LSM datang kerumah bahwa mengapa ada pembebasan lahan sekian milliar saya katakan kurang saya tahu sebab saat pembahasan anggaran Tahun 2019 tidak dimunculkan bahwa akan ada pembebasan lahan.
Menuritnya, Apa yang dibicarakan memang hal yang prinsip sehingga pola pemerintahan tidak terkesan pemerintahan pribadi, jangan hanya dinikmati segelintir orang.
Hj.Junuriah yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Mamasa menyampaikan, soal mutasi pejabat yang tadi dibicarakan tentu akan menjadi rekomendasi terhadap eksekutif guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dimana penempatan sesuai dengan keahlian atau latar belakang keilmuan pada bidangnya.
Tugas DPRD katanya, tentu akan menjalankan pengawasan namun kerjasama dari masyarakat tetap diperlukan dalam bersama-sama melakukan pengawasan.menganai masih adanya beberapa sekolah yang bangunannya masih tertinggal juga memang sangat perlu menjadi perhatian terlebih guru yang berprestasi jangan ditarik ke struktural.
Muh.Sapri Malik juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamasa mengungkapkan. Apa yang menjadi topik pembicaraan yakni persoalan money politik dan KKN memang menjadi kegelisahan bersama sebab ini bukan hanya menjadi persoalan bagi eksponen tapi DPRD juga merasakan hal yang tersebut.
Katanya, ini mesti menjadi perhatian bersama semua komponen masyarakat untuk kemudian saling mendukung dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Lanjutnya, soal penempatan jabatan memang sangat disyukuri karena ada upaya perhatian bersama dalam melakukan pencegahan.
Sapri menjelaskan, sesuai Permendagri no.33 Tahun 2019 kita dituntut tentang penggunaan E-planning sehingga tidak dapat main-main soal penyusunan anggaran Tahun 2020 .
Katanya, mari untuk bersama-sama mengawal persoalan-persoalan yang ada sehingga DPRD juga dikuatkan melalui partisipasi masyarakat.
Laporan: Leo
