POLMAN — Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Polewali Mandar mengecam dan akan mengawal kasus dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi guru di Kabupaten Mamasa.
Ketua Umum HMI Cabang Polewali Mandar Muh.Ridwan mengatakan, Terkait surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa yang melarang guru sertifikasi melakukan unjuk rasa untuk menuntut telatnya pembayaran sertifikas guru selama tiga bulan merupakan tindakan yang menunjukkan mental anti kritik, seharusnya dinas terkait menerima dan mendengarkan aksi demonstrasi yg dilakukan oleh Para Guru untuk duduk bersama mencari solusi bukan malah melarang para Guru melakukan aksi demonstrasi.
Dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum jelas diterangkan dalam Pasal 1 bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dalam Pasal 3 bahwa Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan,dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Diperparah dengan hasil laporan pertanggungjawaban pencairan yang terindikasi ada unsur manipulatif karena terlapor sudah dicairkan sampai 100℅. Tentu jika ini benar maka sudah terindikasi melakukan pelanggaran hukum yang berkonsekuensi pidana.
Ketua Umum HMI Cabang Polewali Mandar menegaskan, jika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa tidak mampu memberikan solusi lebih baik mundur dari jabatannya karena ini menyangkut nasib orang banyak (Para Guru).
Sudah seyogyanya kita semua memikirkan nasib para guru kedepan demi tercapainya Amanat dari UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Human without humanity is a beginning a new evilution..
Untuk di ketahui bahwa secara teritori kab Mamasa masih bagian administrasi dari kepengurusan HMI cabang Polman. Dan di kab Mamasa sudah ada puluhan kader dan Tiga komisariat persiapan.
HMI cabang polman banyak mendapat laporan indikasi kasus yang merugikan kerugian negara di kab. Mamasa dan tentu ini akan jadi atensi kami kedepannya. Seperti dugaan penyalahgunaan bantuan dana gempa, pembangunan rumah ibadah, honorer dan terlahir dugaan pemotongan bidik misi di salah satu kampus yang ada di kab. Mamasa serta masih banyak lagi yang masih tahap investigasi dari pihak kami
