MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Sulbar terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam rapat rekonsiliasi strategis bersama BPJS Kesehatan yang digelar di Mamuju, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan, Dhany Sadri, yang mewakili instansi. Rapat tersebut secara khusus membahas sinkronisasi dan optimalisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat mendapatkan perlindungan layanan medis secara menyeluruh.
Rapat rekonsiliasi ini menjadi langkah krusial dalam memastikan validitas data kepesertaan sekaligus memperlancar implementasi program Universal Health Coverage (UHC). Melalui penyelarasan administrasi dan keuangan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, diharapkan tidak ada lagi warga yang mengalami kendala birokrasi saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah ingin memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan jaminan kesehatan. Sinergi dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan tanpa hambatan administratif,” tegasnya.
Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, Pemprov Sulbar tetap berkomitmen menjaga subsidi layanan kesehatan agar tidak mengalami pengurangan.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas operasional rumah sakit sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa terbebani biaya.
Melalui rapat rekonsiliasi ini, tata kelola jaminan kesehatan di Sulawesi Barat diharapkan semakin akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan status kepesertaan BPJS mereka, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang sehat, tangguh, dan produktif.
