MAKASSAR — Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait rencana pemisahan kelembagaan untuk mendukung pengembangan dan kemandirian sektor peternakan, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi, memperdalam kajian, serta memperoleh pandangan terkait tata kelola kelembagaan peternakan yang lebih efektif.
Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat, H. Syarifuddin, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan pemisahan kelembagaan, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian peternakan di Sulawesi Barat. “Kita ingin melihat bagaimana provinsi lain seperti Sulawesi Selatan mengelola dinas peternakannya, terutama dalam hal pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan kesehatan hewan, sehingga kita dapat menerapkan konsep serupa yang sesuai dengan kondisi di daerah kami,” ujar H. Syarifuddin.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPRD diterima langsung oleh Sekertaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Taufik. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi produktif mengenai peran kelembagaan yang strategis dalam mendorong kemandirian sektor peternakan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor peternakan.
Sekertaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan“Penguatan kelembagaan sangat krusial dalam mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Melalui pemisahan kelembagaan yang jelas antara pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, kita dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produksi serta menjamin kesehatan hewan ternak yang ada serta Salah faktor utama pembentukan dinas peternakan dan kesehatan hewan adalah fokus pada kesehatan hewan ternak”ucap Taufik
Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi keberhasilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola sektor peternakan yang terstruktur dan berharap hasil kunjungan ini dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan yang tepat untuk memperkuat sektor peternakan di Sulawesi Barat.
Kunjungan ini diharapkan mampu mempererat kerja sama antardaerah dalam bidang peternakan serta menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan guna mendukung kemandirian peternakan di Sulawesi Barat.
