MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menunjukkan keseriusannya memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui pelaksanaan Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026.
Rapat evaluasi tersebut digelar secara virtual melalui Zoom, Kamis (1/10/2026), dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana.
Kegiatan ini bertujuan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap hasil penilaian mandiri beserta dokumen pendukung yang telah diunggah Pemprov Sulbar dalam rangka evaluasi pemerintahan digital secara nasional.
Junda Maulana menegaskan, evaluasi PEMDI tidak boleh dimaknai hanya sebagai proses penilaian, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan transformasi digital pemerintahan di Sulbar berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tentu Pemprov Sulbar memandang evaluasi ini bukan semata-mata sebagai proses penilaian, tetapi yang terpenting adalah upaya untuk memastikan transformasi digital pemerintahan di Sulbar itu berjalan secara terarah, terpadu, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Junda.
Dalam rapat tersebut, Junda hadir sebagai Ketua Tim Koordinasi Pemerintahan Digital bersama para Asisten Setda serta enam Kepala OPD yang menjadi pengampu pilar transformasi digital.
Enam OPD tersebut yakni Dinas Kominfo dan Persandian, Biro Organisasi, Bapperida, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat.
Kehadiran seluruh unsur tersebut, kata Junda, menunjukkan bahwa Pemprov Sulbar memberikan perhatian serius terhadap penerapan pemerintahan berbasis digital.
“Ini lengkap dengan tim, dengan maksud bahwa kami benar-benar serius ya untuk bagaimana pemerintahan di Pemprov Sulbar ini sudah menerapkan sistem digital,” tegasnya.
Menurut Junda, komitmen transformasi digital di Sulbar dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan komprehensif. Hal itu dilakukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari peningkatan proses bisnis, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan data, keamanan dan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas layanan digital kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, tahun 2026 menjadi fase awal penerapan Pemerintahan Digital dengan 20 indikator penilaian. Sistem tersebut sebelumnya dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menggunakan 47 indikator.
Meski jumlah indikator mengalami pengurangan, Junda menyebut tingkat penerapan dan pembuktian dalam pemerintahan digital justru semakin berat dan menantang.
Capaian indeks SPBE Pemprov Sulbar terakhir berada pada angka 3,70 dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut menjadi modal bagi Sulbar untuk memasuki fase baru penerapan pemerintahan digital.
“Perlu diketahui, tahun 2026 ini merupakan fase awal penerapan pemerintahan digital dengan 20 indikator, setelah sebelumnya bernama SPBE dengan 47 indikator. Capaian indeks SPBE Pemprov Sulbar itu terakhir sebesar 3,70 dengan kategori Sangat Baik. Jumlah indikator Pemda berkurang, namun penerapan semakin berat dibandingkan dengan SPBE,” ungkapnya.
Dalam penyampaian posisi hasil evaluasi mandiri, terdapat 20 indikator yang menjadi objek penilaian. Hasil penilaian mandiri Pemprov Sulbar berada pada angka 2, sementara capaian sementara berada di angka 1,71.
Pemprov Sulbar berharap sejumlah indikator yang telah memenuhi ketentuan level maturitas pemerintahan digital dapat kembali direview oleh tim asesor. Dengan demikian, bukti dukung dan penerapan yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian akhir.
“Penyampaian posisi hasil evaluasi mandiri terdapat 20 indikator yang menjadi objek penilaian, dengan nilai penilaian mandiri berada pada angka 2 dan capaian sementara 1,71. Kami tentu berharap pada beberapa indikator dapat direview kembali oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para asesor,” harap Junda.
Pada tahapan interview tersebut, Pemprov Sulbar fokus melakukan konfirmasi terhadap data yang telah disajikan. Seluruh tim juga siap memberikan penjelasan dan mengikuti proses verifikasi serta diskusi mendalam bersama tim asesor pusat.
Junda menegaskan, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Evaluasi PEMDI merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemprov Sulbar.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, modern, transparan, dan akuntabel.
Dengan komitmen tersebut, penerapan pemerintahan digital di Sulbar diharapkan tidak berhenti pada pencapaian indeks semata, tetapi benar-benar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
