SENGKANG, rakyatta.co – Puluhan awak media/jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Wajo merasa geram atas adanya ulah oknum disalah satu postingan di media sosial yang beredar luas di Facebook (fb) dan juga beberapa group infoormasi di Kabupaten Wajo.
Dimana salah satu akun yang bernama Sulfadli dimedia sosial memposting dibeberapa group forum dan di fb yang mengatakan, “ada apa dengan para oknum media dan pekerja kuli tinta di Wajo yang meliput terkait kasi kemarin soal demo di DPRD Wajo yang menuntut Sekda Wajo untuk mundur, tidak ada sama sekali yang beritakan atau tulis muat beritanya, apakah di Wajo semua media sudah mati suri atau melacurkan diri ke penguasa”.
Atas hal tersebut puluhan awak media Wajo dan sejumlah lembaga media di Wajo merasa geram dan mengecam hal itu atas pernyataan yang melecehkan profesi jurnalis untuk itu puluhan awak media merasa keberatan atas tudingan dan hinaan yang dilontarkan tersebut.
Selain itu puluhan awak media meminta dan mensomasi kepada pemilik akun tersebut agar melakukan permintaan maaf secara terbuka dimedsos dalam waktu 1 kali 24 jam dan apabila hal tersebut tak diindahkan atau dilakukan rencananya para awak media akan melakukan aduan pelaporan resmi ke aph.
“Ini bentuk pelecehan dan penghinaan profesi ke awak media dan ini sangat merendahkan profesi dan tudingan yang tidak benar alias hoaks, pasalnya terkait soal pemberitaan dan publikasi aksi demo kemarin di DPRD yang menuntut Sekda Wajo untuk mundur itu puluhan berita atau publikasi media yang muncul pemberitaan tapi kok malah begitu postinganya”.Ujar puluhan awak media dari berbagai media yang bertugas di Wajo dan sejumlah lembaga media di Wajo, antaranya Andi Erwin Ketuan Bidang organisasi dan kaderenisasi lembaga join kab Wajo yang juga pekerja kuli tinta pedoman media group, Haji Agus dari PWI kab Wajo, Bakri Remmang Dari Perkumpulan Jurnalis Media Siber Indonesia serta puluhan awak media dan berbagai media lainya yang bertugas di Wajo.
Seperti diketahui sebelumnya
Koalisi Aksi Mahasiswa Wajo Bela Rakyat berunjuk rasa menuntut Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo Amiruddin A mundur dari jabatannya, kemarin. Sekda dinilai melakukan banyak pelanggaran yang merugikan ASN.
“Dalam hal administrasi sangat mengganjal, terutama yang menjadi polemik belakangan ini yakni persuratan,” kata jendral lapangan, Risal Ahmadi saat berunjuk rasa di gedung DPRD Makassar.
Selain perihal administrasi, mahasiswa juga menyoroti kebijakan Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN, soal sistem TPP yang berbelit-belit dan membebani ASN.
Sistem TPP ASN yang berbelit-belit dan menyulitkan ASN, ditambah kebijakan absensi sebanyak 4 kali dalam sehari menjadi 2 kali sehari dan aplikasi yang digunakan tidak konek dengan lokasi,” katanya.
Keluhan-keluhan atas tidak kompetennya Sekda Wajo menyikapi persoalan itu menjadi tolak ukur mahasiswa meminta agar Sekda Wajo dicopot.
Salah satu orator, Ferdiansyah juga menyebutkan, bahwa apa yang dilakukan Sekda Wajo mempermalukan bupati dalam hal administrasi. Kata dia, banyak kekacauan administrasi di pemda karena buruknya kinerja sekda.
“Ini bukanlah permasalahan kecil. Kalau hal ini berlarut-larut akan jadi apa Wajo ke depannya,” katanya.
Anggota DPRD Wajo, Elfrianto yang menerima aspirasi itu menyebutkan bahwa perihal apa yang disampaikan oleh mahasiswa adalah polemik lama yang memang terjadi.
Olehnya, mahasiswa pun mengultimatum lembaga legislatif untuk sesegera mungkin menindaklanjuti aspirasi itu.
Bahkan, dalam tenggat waktu 1×24 jam, mahasiswa meminta agar DPRD Wajo telah memberi jawaban atas tindak lanjut aspirasi tersebut.
“Kami memberi tenggat waktu 1 x 24 jam agar DPRD Wajo segera memberikan jawaban atas aspirasi kami. Jangan biarkan aspirasi masyarakat terkatung-katung,” kata salah satu mahasiswa, Syaifullah.
Syaifullah menambahkan akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama tapi dengan massa yang lebih besar lagi apabila tak ada tindak lanjut dari lembaga legislatif.
