Mamuju – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Ekspose Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis (23/7/2026).
Bertempat di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, rapat tersebut dihadiri oleh unsur TAPD, termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, bersama Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh, sebagai bagian dari pembahasan arah kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah.
Rapat ekspose tersebut merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Forum ini menjadi ruang pembahasan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD untuk menyelaraskan kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan daerah, proyeksi pendapatan, serta plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda memberikan masukan terhadap arah kebijakan pendapatan melalui pemetaan potensi penerimaan daerah, evaluasi capaian pendapatan, serta strategi optimalisasi sumber-sumber PAD. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan target pendapatan yang realistis, terukur, dan mampu mendukung pembiayaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, mengatakan bahwa perencanaan pendapatan merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Penyusunan KUA dan PPAS harus didukung dengan perencanaan pendapatan yang berbasis data, potensi riil, dan proyeksi yang terukur. Dengan demikian, target pendapatan yang ditetapkan tidak hanya realistis untuk dicapai, tetapi juga mampu menopang pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujar Abd. Wahab.
Ia menambahkan, Bapenda akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Saleh, menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, potensi daerah, serta efektivitas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun anggaran mendatang.
“Melalui forum ini, Bapenda berupaya memastikan setiap target pendapatan disusun berdasarkan analisis yang komprehensif dan didukung strategi yang tepat. Perencanaan yang berkualitas akan menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Saleh.
Rapat ekspose juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TAPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil. Kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Melalui keikutsertaannya dalam Rapat Ekspose KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Bapenda Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sehat melalui optimalisasi pendapatan, penguatan perencanaan fiskal, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
