MAMUJU – Genap satu tahun duet kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga di Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah capaian strategis mulai menunjukkan hasil nyata. Pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi sorotan, kini disebut tak lagi menyisakan ketimpangan antarwilayah.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan SDK–JSM yang digelar di Masjid Raya Suada, Jumat (20/2/2026), Suhardi Duka menegaskan hubungan antara pemerintah provinsi dan enam kabupaten kini berjalan selaras dan terintegrasi.
“Tidak lagi terdengar di kabupaten bahwa provinsi adalah kabupaten yang ketujuh. Sekarang antara kabupaten dan provinsi menjadi satu dengan kebutuhan yang sama, yaitu membangun daerah dengan sebaik-baiknya,” tegasnya di hadapan jamaah buka puasa bersama.
Menurutnya, sinkronisasi program pembangunan menjadi kunci utama. Jika sebelumnya program provinsi dan kabupaten berjalan sendiri-sendiri, kini seluruh agenda pembangunan berada dalam satu jalur kebijakan yang terkoordinasi.
Capaian tersebut diraih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat. Pemangkasan anggaran hingga ratusan miliar rupiah tidak membuat roda pembangunan tersendat. Justru sebaliknya, melalui lobi intensif ke pemerintah pusat, Sulbar berhasil menarik program strategis dengan nilai lebih besar.
“Mungkin kita dipotong Rp300 miliar, tapi dengan kemampuan lobi kita di Jakarta bisa menurunkan Rp500 miliar kembali. Saya kira sama saja,” ujar Suhardi Duka optimistis.
Secara makro, performa ekonomi Sulbar menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,36 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Angka tersebut menjadi indikator bahwa stabilitas dan geliat ekonomi daerah terus menguat.
Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan dari 70,46 menjadi 71,16. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Di bidang infrastruktur, kondisi jalan provinsi yang sebelumnya berada di angka 46,89 persen kini meningkat menjadi 49,77 persen. Peningkatan kualitas jalan ini dinilai berdampak langsung terhadap konektivitas antarwilayah serta distribusi barang dan jasa.
Angka kemiskinan pun menunjukkan tren penurunan, dari 10,71 persen menjadi 10,18 persen. Sementara itu, gini rasio atau tingkat ketimpangan juga membaik dari 0,316 menjadi 0,308, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata.
Tak kalah penting, indeks reformasi birokrasi Sulbar berada di angka 73,76 dengan kategori BB. Capaian ini menandakan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan profesional.
Satu tahun pertama SDK–JSM menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Sulawesi Barat ke depan. Dengan sinergi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas kabupaten, duet ini menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Sulbar.
