Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tancap gas mengamankan pendanaan pusat untuk pelestarian hutan. Melalui skema Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Pemprov Sulbar resmi menyiapkan usulan program kehutanan ke Kementerian Kehutanan dengan nilai awal mencapai Rp36 miliar.
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat persiapan verifikasi dan asistensi usulan kegiatan kehutanan, yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (9/2/2026).
Upaya tersebut sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya pada agenda pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengatakan rapat tersebut melibatkan lintas sektor, mulai dari unsur lingkungan hidup, pemerintah daerah, hingga konsultan SCF (Sustainable Climate Finance).
Salah satu fokus utama pembahasan adalah peluang pendanaan Forestry and Other Land Use (FOLU) dari Kementerian Kehutanan, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan karbon dan perlindungan kawasan hutan.
“Sulawesi Barat ini 60 persen wilayahnya adalah kawasan hutan. Itu potensi besar. Karena itu kita mengajukan proposal anggaran untuk melestarikan hutan, dan anggaran tersebut berbentuk hibah dari Kementerian Kehutanan,” ujar Junda.
Menurutnya, rapat ini juga dimanfaatkan untuk mempertajam materi usulan, mengingat Pemprov Sulbar dijadwalkan mengikuti verifikasi dan presentasi proposal di tingkat pusat pada Kamis mendatang.
Junda menegaskan, luas kawasan hutan Sulbar menjadi modal utama untuk mendapatkan kompensasi berbasis pengelolaan karbon. Skema ini dinilai relevan dengan arah kebijakan nasional dan global terkait mitigasi perubahan iklim.
Jika disetujui, anggaran DPLH tersebut akan difokuskan pada empat program inti pelestarian hutan.
“Pertama, mematangkan kelembagaan. Kedua, menjaga produktivitas hutan. Ketiga, pengelolaan karbon. Dan keempat, penguatan pengawasan, khususnya KPH-KPH agar pengawasan kawasan hutan lebih maksimal,” jelasnya.
Untuk tahap awal, nilai usulan masih berada di kisaran Rp36 miliar. Anggaran ini menjadi pintu masuk menuju skema pendanaan yang lebih besar di masa mendatang.
Junda optimistis, apabila tahap awal ini berjalan baik dan dinilai berhasil oleh pemerintah pusat, peluang tambahan pendanaan akan semakin terbuka, sekaligus memperkuat posisi Sulbar sebagai provinsi yang konsisten menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
