Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan kegiatan Verifikasi Dokumen Fisik Calon Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani dari Kab. Polewali, Kamis (4/4/2024).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kelompok Kerja Daerah Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 termasuk kepala bagian bantuan hukum pemprov Sulawesi barat, serta Pengurus dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat (YLBH Mitra Madani Sulawesi Barat )
Kegiatan diawali dengan penyerahan berkas fisik Dokumen persyaratan oleh perwakilan Yayasan Lembaga bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat ( YLBH Mitra Madani ) kepada Tim Kelompok Kerja Daerah. Selanjutnya Tim Pokjada Verasi melakukan pemerikasaan dan penyesuaian dokumen fisik yang sebelumnya telah di unggah pada aplikasi sidbankum.
Pemeriksaan dan penyesuaian Dokumen fisik dengan data unggah pada aplikasi sidbankum dilakukan oleh Tim Pokjada secara bertahap, mulai dari Akta Pendirian Lembaga, Data Pengurus Lembaga, Data Advokad dan Paralegal, Data Kasus Litigasi dan Non Litigasi, serta data lainnya yang telah ditetapkan.
Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penyesuaian dokumen fisik dengan data unggah pada aplikasi sidbankum, Tim Pokjada menyatakan menerima dokumen fisik Yayasan Lembaga bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat (YLBH Mitra Madani ) Sulawesi Barat dan dinyatakan sesuai dengan data unggah pada aplikasi sidbankum.
Kelompok kerja daerah verifikasi akan melanjutkan pada tahap pemeriksaan faktual lapangan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat anti Diskriminasi Sulawesi Barat ( YLBH Mitra Madani Sulbar)