MAMUJU, – Gubernur Sulawesi Barat terpilih, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), mengumumkan keputusan untuk memangkas anggaran pengadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya mencapai Rp 6,4 miliar. Melalui kebijakan ini, anggaran tersebut akan dipangkas hingga hanya Rp 2,4 miliar.
Keputusan ini diambil setelah SDK menerima laporan mengenai alokasi anggaran yang terlalu tinggi untuk mobil dinas, yakni sebesar Rp 3,2 miliar per unit. Anggaran tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang ingin diterapkan oleh pemerintahan baru di Sulawesi Barat.
“Mobil dinas yang dibanderol dengan harga Rp 3,2 miliar per unit kami nilai terlalu mewah. Kami merasa lebih baik mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” kata Gubernur Suhardi Duka. Sebagai hasil dari pemangkasan tersebut, anggaran untuk mobil dinas ini akan diturunkan menjadi Rp 2,4 miliar untuk dua unit mobil.
Dengan keputusan ini, tercipta sisa anggaran sebesar Rp 4 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil mewah tersebut. Anggaran yang tersisa ini akan digunakan untuk sejumlah program pembangunan yang dianggap lebih prioritas. Sebagian besar, yaitu Rp 2 miliar, akan dialokasikan untuk proyek-proyek penting di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Anggaran Rp 800 juta di antaranya akan digunakan untuk tambahan normalisasi Sungai Matakali yang selama ini kerap menjadi sumber banjir di daerah tersebut. Sementara itu, Rp 1,2 miliar akan dialokasikan untuk perbaikan serta pengadaan sistem pompanisasi untuk mendukung pengairan pertanian di wilayah Matanga.
Sisa anggaran Rp 2 miliar lainnya akan dialokasikan untuk penanganan bencana longsor di Tamasapi Tapodede, Kabupaten Mamuju, yang selama ini menjadi daerah rawan bencana. Penanganan ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat longsor serta mencegah bencana serupa di masa depan.
Suhardi Duka menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan baru untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam penggunaan anggaran daerah. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat, terutama dalam menangani masalah infrastruktur dan bencana yang sangat mendesak,” tambahnya.
Langkah tegas yang diambil oleh SDK dan JSM ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam pengelolaan anggaran pemerintah yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan Sulawesi Barat yang baru berkomitmen untuk lebih mengedepankan program pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, daripada pengeluaran yang bersifat konsumtif.
Dengan alokasi anggaran yang lebih efektif dan transparan, diharapkan program-program prioritas di daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
