BPKPD Sulbar ‘Tancap Gas’ Jawab Kritik Fraksi DPRD: APBD-P 2025 Siap Lebih Transparan dan Pro-Rakyat!

- Jurnalis

Selasa, 5 Agustus 2025 - 08:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bergerak cepat merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Langkah strategis ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.

Rapat kerja dilaksanakan pada Senin (4/8/2025) di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar. Hadir dalam forum tersebut Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama sejumlah pejabat teknis lainnya seperti Amir Hamzah, Muhammad Apriadi, Abdul Kuddus, serta Darwis Damir dari Bapperida Sulbar.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar sebelumnya, yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD-P 2025. Dalam forum tersebut, Tim TAPD menyampaikan klarifikasi, penjelasan, serta tanggapan atas berbagai sorotan mulai dari proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, strategi pembiayaan, hingga penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen anggaran yang berpihak kepada rakyat dan menjawab kebutuhan pembangunan secara nyata.

“Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Sulbar,” tegasnya.

Melalui rapat ini, BPKPD bersama Tim TAPD menegaskan bahwa penyusunan APBD-P 2025 bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari komitmen membangun Sulbar yang lebih baik, inklusif, dan bertanggung jawab secara fiskal.

Berita Terkait

Satpol PP Sulbar Sisir 16 Toko di Mamuju, Peredaran Rokok Ilegal Diawasi Ketat
Mulai 25 Oktober, Wings Air Terbang Pagi dari Mamuju, Koneksi ke Makassar Makin Mudah
PAW Anggota DPRD Pasangkayu Dibahas, Biro Kesra Sulbar Pastikan Proses Sesuai Aturan
Biro Pemkesra Sulbar Gembleng 60 Pemuda Masjid, Perkuat Mental dan Spiritual Generasi Muda
Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Opsi Kredit untuk Bayar Pajak Kendaraan
Sulbar Tembus 6 Besar Nasional Digitalisasi Perlinsos, 73.230 KK Sudah Terdata
Bapenda Sulbar Gencarkan Pengawasan Rokok Ilegal, Pedagang Diimbau Waspada!
Lawan Penipuan Digital, Pemprov Sulbar Luncurkan Scam Ready ASEAN!
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:24 WIB

Satpol PP Sulbar Sisir 16 Toko di Mamuju, Peredaran Rokok Ilegal Diawasi Ketat

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:05 WIB

Mulai 25 Oktober, Wings Air Terbang Pagi dari Mamuju, Koneksi ke Makassar Makin Mudah

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:02 WIB

PAW Anggota DPRD Pasangkayu Dibahas, Biro Kesra Sulbar Pastikan Proses Sesuai Aturan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:59 WIB

Biro Pemkesra Sulbar Gembleng 60 Pemuda Masjid, Perkuat Mental dan Spiritual Generasi Muda

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Opsi Kredit untuk Bayar Pajak Kendaraan

Berita Terbaru