BPKPD Sulbar ‘Tancap Gas’ Jawab Kritik Fraksi DPRD: APBD-P 2025 Siap Lebih Transparan dan Pro-Rakyat!

- Jurnalis

Selasa, 5 Agustus 2025 - 08:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bergerak cepat merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Langkah strategis ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.

Rapat kerja dilaksanakan pada Senin (4/8/2025) di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar. Hadir dalam forum tersebut Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama sejumlah pejabat teknis lainnya seperti Amir Hamzah, Muhammad Apriadi, Abdul Kuddus, serta Darwis Damir dari Bapperida Sulbar.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar sebelumnya, yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD-P 2025. Dalam forum tersebut, Tim TAPD menyampaikan klarifikasi, penjelasan, serta tanggapan atas berbagai sorotan mulai dari proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, strategi pembiayaan, hingga penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen anggaran yang berpihak kepada rakyat dan menjawab kebutuhan pembangunan secara nyata.

“Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Sulbar,” tegasnya.

Melalui rapat ini, BPKPD bersama Tim TAPD menegaskan bahwa penyusunan APBD-P 2025 bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari komitmen membangun Sulbar yang lebih baik, inklusif, dan bertanggung jawab secara fiskal.

Berita Terkait

Polsek Kalumpang dan BKO Polresta Mamuju Sigap Tangani Perkelahian Antar Desa, Hasil Mediasi Sepakat Damai
Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal
Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia
Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 13:42 WIB

Polsek Kalumpang dan BKO Polresta Mamuju Sigap Tangani Perkelahian Antar Desa, Hasil Mediasi Sepakat Damai

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:33 WIB

Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:28 WIB

Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:54 WIB

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Berita Terbaru