MAMUJU – Komitmen Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan. Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar mengikuti kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran (T.A.) 2025 secara virtual dari ruang video conference Mapolda Sulbar, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan yang terhubung langsung dengan Mabes Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci serta Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2026.
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Polri.
Bagi Polda Sulbar, kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta menekankan kepada seluruh PJU agar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan T.A. 2025 tidak sekadar menjadi dokumen evaluasi, tetapi dijadikan sebagai bahan pembenahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran agar kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung dengan memberikan dukungan dan akses data yang diperlukan oleh tim pemeriksa.
“Pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dan kepatuhan kita terhadap regulasi demi perbaikan kinerja institusi ke depan,” tegas Kapolda Sulbar.
Menurutnya, keterbukaan dalam proses pemeriksaan merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Melalui pemeriksaan kinerja terinci dan pemeriksaan kepatuhan Semester II Tahun 2026, jajaran Polda Sulbar didorong untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta menutup ruang yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Kapolda juga menegaskan pentingnya menjadikan setiap proses penganggaran dan penggunaan dana negara berorientasi pada kebutuhan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan mengintegrasikan hasil evaluasi keuangan T.A. 2025 dan pemeriksaan yang berlangsung pada Semester II 2026, Polda Sulbar berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dikelola institusi kepolisian digunakan secara tepat, sesuai aturan, dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan pelayanan masyarakat serta pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Sulawesi Barat.
