Ancaman Stunting Masih Mengintai, Pemkab Mamuju Dorong Kolaborasi dan Intervensi Khusus

MAMUJU — Ancaman gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi akut yang ditandai ukuran badan yang berada di bawah standar atau yang di kenal dengan Stunting, dipastikan masih akan menjadi persoalan yang mengintai hampir semua daerah ditanah air, termasuk di provinsi Sulawesi barat yang tahun kemarin mencatatkan angka stunting ke dua tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur.

Meski secara khusus di kabupaten mamuju sebagai salah satu daerah di Sulbar dengan progres penurunan angka stunting yang paling signifikan dari yang sebelumnya mencapai 43,6 persen tahun 2019, menjadi 30,3 persen pada tahun 2021, namun capaian tersebut dirasakan masih belum cukup untuk mendorong daerah ini terbebas dari Stunting.

Terkonfirmasi disela kegiatan pertemuan lintas sektor dalam rangka perkuatan costumer relation untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan di provinsi Sulawesi barat yang di gelar oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) kabupaten mamuju di grand D’maleo hotel, bupati mamuju Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan harapannya untuk terus mendorong langkah kolaborasi dari semua pihak untuk menekan angka stunting.

Dirinya menjelaskan, sejak awal pemerintahan yang dipimpinnya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menurunkan angka prevalensi stunting, dan hasilnya telah mulai terlihat dari capaian yang telah ditunjukkan pada tahun lalu.

Namun demikian, Sutinah mengakui hal tersebut tentu belumlah cukup untuk terus mengurangi persoalan yang sangat kompleks tersebut,
Sebab itu tahun ini pemerintah kabupaten mamuju telah menyiapkan sejumlah program khusus untuk kembali melakukan langkah dalam mengatasi persoalan stunting, salah satunya melalui Ketahanan pangan yang akan memprogramkan penyiapan asupan pangan bergizi bagi anak-anak, selain itu langkah kolaborasi juga akan terus digiatkan, termasuk pola bapak asuh oleh TNI yang juga telah berjalan.

Atas langkah itu Sutinah berharap juga dapat di dukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah desa yang diharapkan dapat melakukan terobosan dengan program terintegrasi agar dapat menguatkan upaya menekan stunting secara bersama-sama.

Terpisah, Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik, mengatakan, Persoalan stunting adalah masalah serius yang membutuhkan langkah bersama dan terintegrasi dengan baik.

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah provinsi akan menggodok pemetaan langkah konkret melalui data Presisi, sehingga akan di peroleh pembagian tugas yang jelas antar semua pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting.

Kita akan membuat pembagian tugas yang jelas, provinsi lakukan apa? Kabupaten apa? dan desa lakukan apa? Terang Akmal Malik kepada awak media.

Bagikan...

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *