MAMUJU – Jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa, 19 Mei 2026.
Kegiatan bertema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan” itu turut diikuti APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju serta Inspektorat kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring.
Sharing session tersebut dibuka langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai menjadi wadah strategis dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penguatan sinergi antar lembaga pengawasan menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya menyambut baik kegiatan ini yang menghadirkan berbagai perspektif penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. Saya berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat kapasitas Inspektorat provinsi maupun kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah,” ujar M. Natsir.
Ia menegaskan, penguatan kapasitas APIP sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, di antaranya Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat Syakran Budi, Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono, serta Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono.
Para narasumber membahas berbagai aspek penting terkait pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal pemerintah, hingga perspektif hukum keuangan negara dalam mendorong tata kelola yang efektif dan bebas dari penyimpangan.
Melalui forum ini, jajaran APIP diharapkan mampu menjadikan sharing session sebagai ruang belajar bersama, penyamaan persepsi, sekaligus penguatan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah kabupaten se-Sulbar.
