AMBON — Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar menghadiri rapat koordinasi perbaikan tata kelola aset PT.PLN (persero) dan penyerahan aset berupa sertifikat dari pemerintah provinsi maluku ke provinsi maluku utara. yang dihadiri langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, Jumat 25 September 2020, yang dilaksanakan di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Adapun yang hadir mengikuti kegiatan tersebut Ketua KPK RI, Gubernur Maluku, Sekda Maluku Utara, Kapolda Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, Wakil Gubernur Maluku, Inspektur Jendral Kementrian Agraria Tata Ruang dan BPN, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero), Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku, Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dan Kepala Kantor BPN
Mengawali laporannya, Wakil Direktur PLN Persero, Darmawan Prasojo, mengatakan, PLN harus berjalan bersama dan bergandengan tangan dgn KPK untuk menutup peluang korupsi yg semakin komplek. Dimana menurutnya Tanah sebagai objekvital negara yang dikelola Wajib bagi PLN untuk berjalan bersama-sama bergandengan tangan dgn KPK untuk mencegah korupsi. Dimana Permasalahan Tanah dalam pengoperasian PLN sudah selesai dengan berjuang dengan cara yang baik dan luar biasa.
Dengan bekerjasam dengan Kementrian ATR/BPN untuk pengelolaan tanah yang bersertifikat. KPK telah memberi bantuan kepada PLN dgn sangat baik untuk mencegah Korupsi yang terjadi. Direksi PT PLN (Persero) tetap berkoordinasi dgn Pemprov MALUKU Untuk membangun kepentingan masyarakat yang lebih baik. dan PLN berterima kasih kepada semua yg telah memberi dukungan sampai dapat terlaksana kegiatan saat ini,” Kata Darmawan Prasojo.
Ditempat yang sama Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya, menyambut dan mengapresiasi ketua KPK dan Tim untuk berkunjung ke Maluku.
“Ada 2 agenda Pemda Provinsi Maluku diantaranya hibah aset, supaya data aset dapt tercatat dengan baik. Dan Penyerahan sertifikat tanah kepada kejaksaan tinggi Maluku. Semoga Allah SWT semoga memberkati kita di provinsi Maluku ini,” Kata Murad Ismail
Irjen Kementrian ATR/BPN, Sunrizal dalam sambutannya, mengatakan, Pertemuan ini Merupakan amanah untuk mewujudkan hal-hal yang baik. Komitmen bersama beberapa Lembaga negara yang di dukung oleh KPK, atas kerja sama stakeholder sehingga walaupun dalam kondisi covid-19 dapat berjalan dgn baik.
“Walapun pekerjaan yang dilakukan belum 100% tetapi mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan. Selain itu Pentingnya sertifikasi aset baik pemerintahan maupun warga bertujuan supaya mencegah konflik yang terjadi selama ini dengan bentuk-bentuk sengketa antara masyarat dan masyrakat,masyarakat dan Pihak terkait maupun masyarakat dan badan hukum.
Sertifikat Tanah yang diterbitkan akan ada nomor induk Tanahnya seperti halnya KTP yang memiliki nomor induk KTP,”Ujarnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mochamad Ardian Norvianto, mengaku Selama ini banyak aset yang tidak jelas yang disimpan karena ada di Arsip tapi tidak diketahui posisinya, kedepan kita harus mengetahui Aset-aset kita agar dapat dikelola dengan Baik.
“Dukungan dari pemda untuk mensertifikat tanah yang belum diselesaikan dan juga komitmen yang kuat dari pemda untuk menetapkan perda Dan Mengamankan aset tanah yang ada untuk bisa dimanfaatkan dengan Baik,”Ucapnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, dalam arahannya mengatakan, Mewujudkan kecintaan dan kepedulian dan kebanggaan kepada bangsa dan negara. Dimana tujuan nasional indonesia melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
“Jangan ada negosiasi terkait kepentingan dalam penyusunan APBD. Rencana pembangunan jangka pendek, menengah, panjang diantaranya pembangunan sdm, Infrastruktur, Sederhana regulasi, Sederhana birokrasi dan Transformasi ekonomi,” Kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri.
Lanjut kata Firli, fokus Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini yakni korupsi terkait bisnis, Korupsi terkait gakkum & reformasi birokrasi, Korupsi terkait politik, Korupsi terkait pelayanan publik dan Korupsi terkait sumber daya alam
“Kondisi kita sekarang sangat sulit diseluruh dunia dipanguri oleh pandemik covid-19, Darurat kesehatan, Darurat Ekonomi, Darurat Keamanan dan Darurat politik,” Kata Firli.
Sementara Faktor melakukan korupsi yakni keserakahan, adanya Kesempatan, Kekuasaan, Kebutuhan, Hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, Gagal/buruk/lemahnya sistem
“Untuk Strategi pemberantasan korupsi yakni dengan malakukan Pendekatan pendidikan masyarakat, Pendekatan pencegahan, Pendekatan penindakan. Pada intinya Korupsi adalah merupakan kejahatan kemanusiaan,” Pesan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri.
