POLMAN — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat penting yang membahas pengendalian perizinan dan pembangunan toko swalayan atau retail modern di wilayah Polewali Mandar. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, Pj. Sekda Hamdani Hamdi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMSP) I Nengah Tri Sumadana, serta OPD terkait lainnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati H. Samsul Mahmud dan didampingi oleh Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PTMSP I Nengah Tri Sumadana memberikan informasi terkini mengenai perkembangan perizinan retail modern di Polewali Mandar. Saat ini, terdapat 9 gerai Alfamidi yang telah mendapatkan izin, sementara 2 lainnya masih dalam proses. Alfamar memiliki 19 gerai dengan 1 yang belum berizin, sementara Indomaret telah mengantongi izin untuk seluruh 16 gerainya.
Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat empat isu permasalahan utama yang perlu ditangani dalam pengembangan retail modern di Kabupaten Polewali Mandar. Pertama, kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang masih dianggap perlu diperbaiki, mengingat usaha retail modern termasuk dalam kategori skala kecil. Kedua, masih adanya ketidakpatuhan dari badan usaha terhadap teguran terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, adanya perubahan fungsi bangunan yang awalnya diberi izin untuk usaha perdagangan, namun kemudian dialihkan menjadi retail modern. Keempat, pentingnya kebijakan daerah yang mengatur pembangunan retail modern dengan memperhatikan jarak dan kajian sosial ekonomi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menyampaikan tiga poin kebijakan utama yang akan diterapkan untuk mengendalikan perkembangan retail modern di daerah ini. Pertama, pemberlakuan moratorium pembangunan toko swalayan hingga kajian sosial ekonomi yang dilakukan oleh Balitbangren selesai. Kedua, penutupan toko swalayan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Ketiga, pembinaan bagi retail modern yang mendukung pemasaran produk UMKM di Polewali Mandar.
Bupati Samsul Mahmud juga menekankan beberapa hal penting dalam rapat tersebut. Ia menyatakan bahwa investasi dalam pembangunan retail modern harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kajian terukur terkait dampak keberadaan retail modern di daerah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar kebijakan penghentian sementara pembangunan toko swalayan dituangkan dalam bentuk surat edaran yang akan disebarkan kepada OPD terkait, camat, lurah, kepala desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, Bupati juga menegaskan pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam bertindak tegas terhadap pelanggaran perizinan yang terjadi. Selain itu, Bupati juga mendorong agar ada kerja sama yang erat antara retail modern dan UMKM lokal untuk meningkatkan pemasaran produk daerah.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap dapat mengendalikan pertumbuhan retail modern dengan lebih terukur, serta memastikan dampak positifnya terhadap perekonomian lokal dan pelaku usaha kecil di daerah. Keputusan-keputusan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Polewali Mandar.
Penulis : Aco
Editor : Redaksi
