Mamuju — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi yang dipimpin langsung Gubernur Suhardi Duka (SDK), Selasa, 10 Maret 2026.
Pertemuan ini dihadiri seluruh perwakilan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Kolaborasi dan Sinergi TPID Sulbar Menjaga Stabilitas Harga pada Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.”
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian penting pemerintah karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Sulbar dirancang melalui dua arus utama, yakni memperkuat sektor unggulan daerah sekaligus mengembangkan industri pengolahan dan UMKM.
“Ekonomi Sulbar kita rancang dalam dua arus utama. Pertama, memperkuat sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyumbang sekitar 46 persen terhadap PDRB. Kedua, mengombinasikannya dengan industri pengolahan dan UMKM agar nilai tambah produk meningkat,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar komoditas daerah seperti CPO, biji kakao dan jagung masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Melalui pengembangan industri pengolahan, diharapkan nilai ekonomi produk tersebut bisa meningkat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Meski industri pengolahan berskala besar belum sepenuhnya berkembang, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM agar pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar bertumpu pada ekonomi rakyat.
“Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat. Bukan hanya dikendalikan investasi besar, meskipun kita tetap berharap investasi besar juga masuk ke daerah ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suhardi Duka menegaskan bahwa hampir semua negara berupaya keras mengendalikan inflasi karena tingginya inflasi dapat melemahkan nilai tukar uang dan mengganggu stabilitas ekonomi.
“Runtuhnya satu negara bisa dimulai dari inflasi yang tinggi. Inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang tadinya mampu membeli 10, karena inflasi hanya mampu membeli 5,” ungkap Suhardi Duka.
Ia menambahkan, inflasi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari inflasi yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di tingkat daerah menjadi sangat penting.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan perkembangan ekonomi Sulbar dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat sebesar 4,7 persen, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,3 persen.
“Artinya saat itu kita belum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan bisa dikatakan menjadi beban karena pertumbuhan kita lebih rendah dari nasional,” ujarnya.
Namun pada 2025, ekonomi Sulbar berhasil tumbuh hingga 5,36 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“Ini menunjukkan kita sudah mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun kontribusinya masih kecil,” tutur Suhardi Duka.
Melalui pertemuan HLM TPID ini, Pemprov Sulbar berharap koordinasi dan langkah strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat semakin diperkuat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
