Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan sosialisasi pembentukan Desa Sadar Hukum, Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita dan program One Village One Brand.
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan sosialisasi berlangsung Ruang Aula kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju, pada Rabu (15/3/2023). Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju (Abd. Rahim Mustafa), Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni), Kasubbid KI (Juani) Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Mardiana), beserta JFU/JFT di Bidang Hukum peserta sosilisasi adalah kepala desa se-Mamuju.
Peserta dalam kegiatan ini merupakan kepala desa se-Kabupaten Mamuju dan pejabat berserta Staf Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) berjumlah 30 orang.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju, menyampaikan apresiasinya atas sosialisasi layanan di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat khususnya Divisi Pelayanan hukum dan HAM.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulbar menjelaskan tentang aturan pembentukan desa sadar hukum , serta menyampaikan surat kepala BPHN perihal Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah bantuan hukum dan latar belakang lahirnya bantuan hukum cuma-cuma dan syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dan layanan perancang undangan-undangan.
Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual menjelaskan pelindungan merek mutlak dibutuhkan untuk mencegah serta menghindari pelanggaran serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan merek, sesuai dengan program one village one brand.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parilindungan berharap, Pemerintah Daerah dapat mendorong desa/kelurahan di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi dan mengangkat nama baik daerah khususnya untuk Perwakilan Sulawesi Barat agar bisa bersaing secara nasional nantinya.
“Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan sinergi agar desa/kelurahan di Sulawesi Barat dapat berpartisipasi dalam program tersebut” ucap salah satu Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Selain itu, Diharapkan melalui program tersebut dapat memberikan semangat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengangkat daerah masing-masing di tingkat nasional.
Karena rencananya, pemberian penghargaan ini nantinya akan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM.
Iklan Google AdSense
