MAMUJU — Ketua DPRD Sementara Hj. Nirmalasari Aras, S.H., menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam agenda Koordinasi Akselerasi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Lt. III Kantor BPK RI, Jalan H. Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju.
Iklan Bersponsor Google
Hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, M.Si., Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta seluruh Ketua DPRD Kabupaten dan Sekretaris Daerah dari Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten-kabupaten se-Sulawesi Barat.
Acara koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam kesempatan tersebut, I Putu Wisudhantara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan bahwa fungsi pengawasan DPRD sangat penting dalam mendukung penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
I Putu Wisudhantara menjelaskan bahwa tugas utama DPRD dalam hal ini adalah melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat diimplementasikan dengan baik. Ini bertujuan agar semua temuan dan rekomendasi dari LHP BPK dapat segera ditindaklanjuti guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Hj. Nirmalasari Aras, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan BPK dan seluruh pihak terkait dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi. Dia juga mengungkapkan pentingnya koordinasi yang efektif antara DPRD dan BPK untuk memastikan bahwa segala temuan dan rekomendasi dapat diimplementasikan dengan maksimal demi kemajuan dan perbaikan tata kelola keuangan di daerah.
Acara ini diakhiri dengan diskusi dan pemaparan dari para peserta mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mempercepat proses penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Harapan besar diungkapkan oleh semua pihak agar koordinasi ini dapat menghasilkan tindakan yang efektif dan berkelanjutan untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Barat.
Iklan Google AdSense
