Lakukan Harmonisasi Sejumlah Perda, Wujud Dukungan Kemenkumham Sulbar Untuk Kualitas Produk Hukum

- Jurnalis

Jumat, 20 Oktober 2023 - 06:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Desa Tamalea, Kabupaten Mamuju dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Prof. Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati.

Rapat Harmonisasi dilakukan atas tindaklanjut dari surat permohonan harmonisasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap 4 rancangan yaitu Rancangan Peraturan Desa Tamalea tentang Pungutan Desa, Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang APBD Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran APBD Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan itu, dihadiri oleh Kepala Desa Tamalea, Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Hukum Mamuju, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Perancang Perundang-undangan pada Biro Hukum, Kepala Bidang pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap rancangan peraturan desa dikembalikan ke pemrakarsa untuk disusun kembali dengan menyesuaikan hasil rapat harmonisasi.

Terhadap ketiga rancangan peraturan gubernur dinyatakan selesai, dan dilanjutkan dengan paraf per lembar hasil harmonisasi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya (20/10)

Berita Terkait

Bahu Membahu Lawan Api, Personel Polsek Mamuju dan Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di Sumare
Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan
Gaji PPPK Sulbar Jadi 12 Bulan di 2026, Ke-13 dan Ke-14 Menyusul, Sekda Junda Maulana: Jangan Ragukan Kepedulian Pimpinan
Dojang Kantor Gubernur Sulbar Juara Umum II Manakarra Taekwondo Festival VI 2026
Humanis, Polresta Mamuju Ajak Tahanan Nobar Final Piala Dunia Lewat Layar Laptop di Depan Ruang Tahanan
Satu Pelaku dan Motornya di Amankan, Saat Polresta Mamuju Bubarkan Aksi Balap Liar di Bundaran Pasar Baru
Polresta Mamuju Siaga Penuh, Amankan Bhayangkara Presisi Fest UMKM 2026
Membangun Generasi Hebat Dimulai dari Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Penuh Kasih Sayang
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:01 WIB

Bahu Membahu Lawan Api, Personel Polsek Mamuju dan Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di Sumare

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:18 WIB

Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan

Senin, 20 Juli 2026 - 14:51 WIB

Dojang Kantor Gubernur Sulbar Juara Umum II Manakarra Taekwondo Festival VI 2026

Senin, 20 Juli 2026 - 05:59 WIB

Humanis, Polresta Mamuju Ajak Tahanan Nobar Final Piala Dunia Lewat Layar Laptop di Depan Ruang Tahanan

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:02 WIB

Satu Pelaku dan Motornya di Amankan, Saat Polresta Mamuju Bubarkan Aksi Balap Liar di Bundaran Pasar Baru

Berita Terbaru