Lakukan Harmonisasi Sejumlah Perda, Wujud Dukungan Kemenkumham Sulbar Untuk Kualitas Produk Hukum

- Jurnalis

Jumat, 20 Oktober 2023 - 06:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Desa Tamalea, Kabupaten Mamuju dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Prof. Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati.

Rapat Harmonisasi dilakukan atas tindaklanjut dari surat permohonan harmonisasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap 4 rancangan yaitu Rancangan Peraturan Desa Tamalea tentang Pungutan Desa, Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang APBD Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran APBD Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan itu, dihadiri oleh Kepala Desa Tamalea, Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Hukum Mamuju, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Perancang Perundang-undangan pada Biro Hukum, Kepala Bidang pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap rancangan peraturan desa dikembalikan ke pemrakarsa untuk disusun kembali dengan menyesuaikan hasil rapat harmonisasi.

Terhadap ketiga rancangan peraturan gubernur dinyatakan selesai, dan dilanjutkan dengan paraf per lembar hasil harmonisasi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya (20/10)

Berita Terkait

Satpol PP Sulbar Sisir 16 Toko di Mamuju, Peredaran Rokok Ilegal Diawasi Ketat
Mulai 25 Oktober, Wings Air Terbang Pagi dari Mamuju, Koneksi ke Makassar Makin Mudah
PAW Anggota DPRD Pasangkayu Dibahas, Biro Kesra Sulbar Pastikan Proses Sesuai Aturan
Biro Pemkesra Sulbar Gembleng 60 Pemuda Masjid, Perkuat Mental dan Spiritual Generasi Muda
Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Opsi Kredit untuk Bayar Pajak Kendaraan
Sulbar Tembus 6 Besar Nasional Digitalisasi Perlinsos, 73.230 KK Sudah Terdata
Bapenda Sulbar Gencarkan Pengawasan Rokok Ilegal, Pedagang Diimbau Waspada!
Lawan Penipuan Digital, Pemprov Sulbar Luncurkan Scam Ready ASEAN!
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:24 WIB

Satpol PP Sulbar Sisir 16 Toko di Mamuju, Peredaran Rokok Ilegal Diawasi Ketat

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:05 WIB

Mulai 25 Oktober, Wings Air Terbang Pagi dari Mamuju, Koneksi ke Makassar Makin Mudah

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:02 WIB

PAW Anggota DPRD Pasangkayu Dibahas, Biro Kesra Sulbar Pastikan Proses Sesuai Aturan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:59 WIB

Biro Pemkesra Sulbar Gembleng 60 Pemuda Masjid, Perkuat Mental dan Spiritual Generasi Muda

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Opsi Kredit untuk Bayar Pajak Kendaraan

Berita Terbaru