Mamuju — Nama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, kembali dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam sebuah upaya penipuan bermodus aplikasi pesan WhatsApp. Aksi ini dilakukan dengan cara menggunakan foto Gubernur sebagai gambar profil WhatsApp untuk mengelabui calon korban.
Iklan Bersponsor Google
Pelaku beraksi dengan menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar serta kalangan pengusaha. Dengan bermodalkan akun WhatsApp palsu, pelaku mencoba menghubungi korban dan meminta bantuan dana atas nama Gubernur.
Beruntung, upaya tersebut gagal total karena para pejabat yang dihubungi tidak mudah percaya dan langsung mencurigai motif dari pesan yang diterima. Belum ada korban yang mengalami kerugian, namun Pemerintah Provinsi Sulbar mengambil langkah cepat untuk memberikan klarifikasi kepada publik.
“Iya, ada kembali yang mencatut nama Gubernur dan mencoba menipu beberapa pejabat serta pengusaha,” ungkap Juru Bicara Pemprov Sulbar, Mustari Mula, pada Senin, 16 Juni 2025.
Mustari menghimbau masyarakat agar tidak menggubris apabila menerima pesan mencurigakan dari nomor WhatsApp yang mencantumkan foto Gubernur. Apalagi jika isi pesannya berisi permintaan bantuan dana atau informasi sensitif.
“Hati-hati jika ada yang menghubungi via WhatsApp atau telepon, mengatasnamakan Bapak Gubernur. Saat ini ada nomor mencurigakan, yakni +62 8887318337, yang digunakan pelaku untuk menipu dengan dalih membiayai suatu kegiatan,” jelas Mustari.
Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penipuan dan hoaks yang harus dilawan bersama. Pemerintah berharap masyarakat tidak terjebak dalam skenario penipuan semacam ini.
“Ini jelas-jelas penipuan, dan masyarakat harus waspada. Jangan sampai ada yang menjadi korban hanya karena percaya bahwa itu benar dari Bapak Gubernur. Kami tegaskan, tidak ada permintaan bantuan pribadi yang dilakukan melalui jalur seperti itu,” pungkasnya.
Pemprov Sulbar pun mengingatkan seluruh warga untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, terutama jika menyangkut nama pejabat negara. Bila menemukan hal serupa, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang.
Iklan Google AdSense