**MAMUJU** – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, saat mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin (29/6/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, membahas penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Junda Maulana menjelaskan berbagai capaian pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025, baik melalui program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Berbagai capaian pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan hasil sinergi antara program pemerintah pusat dan Pemprov Sulbar,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Sulbar serta dukungan penuh DPRD Sulbar dan berbagai pihak yang selama ini berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Sulbar dan dukungan penuh DPRD Sulbar, termasuk berbagai instansi yang turut andil dalam pembangunan daerah,” katanya.
Meski demikian, Junda menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengakui bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, pemerintah daerah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati, adaptif, dan terukur agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Mulai dari kebijakan efisiensi, kebijakan fiskal ditempuh secara hati-hati, adaptif, dan terukur agar keberlangsungan pelayanan publik tetap terjamin,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov Sulbar akan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Junda berharap kemitraan yang telah terjalin baik antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD Sulbar dapat terus diperkuat untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan daerah.
“Kami berharap kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemprov dan DPRD Sulbar dapat terus diperkuat dalam mengawal setiap tahapan pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
