MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 persen. Target tersebut disampaikan usai mengikuti rapat High Level Meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026).
SDK mengungkapkan, secara bulanan inflasi Sulawesi Barat pada Februari 2026 tergolong baik karena berada pada kategori terendah dibanding daerah lain. Namun secara tahunan, posisi inflasi Sulbar masih berada di tingkat menengah.
“Pada prinsipnya untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujar Suhardi Duka.
Menurutnya, terdapat beberapa komoditas yang menjadi pemicu inflasi di Sulbar. Di antaranya harga emas dan tarif listrik yang mengalami kenaikan.
Namun dua faktor tersebut, kata dia, berada di luar kendali pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebijakan nasional dan dinamika pasar global.
“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden, sementara harga emas mengikuti pasar global,” jelasnya.
Selain itu, komoditas perikanan juga turut memberi kontribusi terhadap inflasi daerah. Ikan cakalang dan ikan layang disebut menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga di pasaran.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pemprov Sulbar telah menyiapkan langkah strategis jangka menengah dengan mendorong penguatan sektor perikanan tangkap.
SDK bahkan telah menginstruksikan lima pemerintah kabupaten di Sulbar agar menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada tahun 2027 guna meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pasokan ikan.
“Pemicu berikutnya adalah ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan supaya masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan tahun 2027 supaya pasokan bisa mencukupi,” terangnya.
Sementara untuk komoditas bawang, SDK menyebut harga dan produksinya saat ini relatif terkendali sehingga tidak menjadi tekanan besar terhadap inflasi daerah.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar juga memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan kebutuhan pokok. Seluruh jalur distribusi dipastikan harus terpantau secara intensif, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan permintaan.
SDK bahkan memberikan peringatan tegas kepada jajaran terkait agar tidak terjadi gangguan distribusi barang.
“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Semua alat disiapkan. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Kalau lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan distribusi, Pemprov Sulbar juga meminta penambahan kuota dan kapasitas bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, pasokan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” pungkas Suhardi Duka.
Dengan berbagai langkah pengendalian tersebut, Pemprov Sulbar optimistis inflasi daerah tetap dapat dijaga stabil sesuai target pemerintah.
“Target kita inflasi tetap terkendali, di bawah 2,5 persen,” tutupnya.
