JAKARTA — Forum Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan aksi demontrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (05/04).
Irwan Sipattongang yang disapa Irwan selaku kordinator lapangan dalam aksi demontrasi tersebut mengungkapkan, mereka menuntut Lembaga Anti Rasuah untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi terhadap puluhan anggota DPRD Kabupaten periode 2014-2019.
“Kami menuntut kepada pihak KPK keseriusannya mengenai praktek dugaan gratifikasi terhadap 33 Anggota DPRD tingkat kabupaten periode 2014-2019 pada pembahasan anggaran APBD tahun 2016-2017 Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,” kata Irwan kepada awak media. Sebagaimana di lansir dari Jurnas.com.
Menurut Pemuda asal Polewali Mandar tersebut, mereka yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Barat tetap konsisten mengawal kasus ini, yang sudah menjadi konsumsi publik masyarakat Polman.
Ia menilai bahwa KPK Sebagai lembaga negara yang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi perlu keseriusan, sebab ini bisa menjadi preseden buruk bagi KPK jika terjadi pembiaran yang dapat melukai hati rakyat Kabupaten Polman dalam dugaan gratifikasi tersebut.
“Sebab pada tanggal 16 November 2020 pihak KPK melakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa anggota dewan di Aula Polres Rupatama kabupaten Polewali Mandar dan pemeriksaan dilakukan secara tertutup yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari KPK,” ujarnya.
Untuk itu, kata Irwan, mereka menuntut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menangani dugaan gratifikasi pembahasan dan pengesahan APBD 2016-2017.
Selain itu, mereka juga mendukung KPK segera tetapkan tersangka atas dugaan gratifikasi pembahasan dan pengesahan APBD 2016-2017.
“Kami mendesak KPK memeriksa bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar beserta jajaranya, atas dugaan gratifikasi, serta tangkap para pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat di Polman,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung KPK untuk serius atas semua kasus yang ditangani.
Aksi tersebut merupakan tindaklanjut dari aksi demonstrasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Forum itu pada tangal 15 Maret 2021 yang lalu, dan aksi kedua ini sekaligus menyerahkan berkas ke KPK
