MAMUJU – Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat tercatat 27,25 persen berdasarkan data per Juli 2026 yang bersumber dari Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), dengan pembaruan data hingga 19 Agustus 2026.
Data tersebut menunjukkan dari 73.470 balita yang telah diukur, sebanyak 20.023 balita tercatat masuk kategori stunting. Sementara cakupan pengukuran balita telah mencapai 69,08 persen dari total sasaran sebanyak 106.355 balita.
Jika dilihat berdasarkan kabupaten, Majene menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Barat, yakni mencapai 32,02 persen. Selanjutnya Mamasa 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, Polewali Mandar 27,35 persen, Pasangkayu 22,90 persen, dan Mamuju Tengah menjadi daerah dengan prevalensi terendah sebesar 18,84 persen.
Untuk cakupan pengukuran, Pasangkayu tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, yakni 76,68 persen.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan data tersebut menjadi gambaran penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat berbagai program penanganan stunting di Sulawesi Barat.
Menurutnya, pengukuran dan pencatatan pertumbuhan balita harus terus diperkuat. Langkah tersebut diperlukan agar anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dapat segera teridentifikasi dan memperoleh intervensi sesuai kebutuhannya.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menjelaskan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menekan angka stunting yang sebelumnya berada pada angka 35,4 persen berdasarkan hasil SSGI tahun 2024.
Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan pertumbuhan balita secara berkala, peningkatan kualitas asupan gizi, penguatan peran Posyandu, serta keterlibatan aktif keluarga dan lintas sektor.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berkarakter sejak usia dini.
Pemerintah provinsi juga terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak.
Dengan pemanfaatan data e-PPGBM sebagai salah satu dasar pemantauan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat penanganan anak yang mengalami masalah pertumbuhan sekaligus memastikan program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
Penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Dengan intervensi yang konsisten dan berbasis data, Sulbar diharapkan mampu terus menekan angka stunting dan mewujudkan generasi yang lebih sehat serta berkualitas.
