Foto: Kader HMI Cabang Manakarra, Dino.
Iklan Bersponsor Google
MAMUJU — Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), dinilai ilegal.
Hal tersebut disampaikan Dino Alfin Hamid, salah seorag Kader HMI Cabang Manakarra, Mamuju, Sulbar, Kamis 31 Maret 2022.
“Berdasarkan rapat tertutup yang juga diklaim rapat harian dilaksanakan oleh Bidang PAO PB HMI, hanya via zoom dan tidak dihadiri Ketua Umum PB HMI,” kata Dino.
Masih kata dia, Pada rapat tersebut, dilakukan penetapan bahwa rapatnya sah dan dikeluarkan SK tertanggal 17 Februari 2022.
“SK inilah yang diklaim oleh saudara Ansar sebagai ketua terpilih,” katanya.
Sementara SK tersebut terulur sampai beberapa Minggu karena dianggap belum selesai dan secara anggaran dasar anggaran rumah tangga HMI penetapan SK tersebut harus melalui rapat harian PB HMI.
“Ketua PB HMI, juga tidak melakukan pemeriksaan secara detail kedua berkas yang disodorkan oleh saudara Lukman dan saudara Ansar,” kata Dino.
Sementara PB HMI harus keluar sebagai solusi untuk penetapan SK, sebab, berpotensi akan berkurangnya minat kader HMI ketika ada kepentingan politik yang terlalu jauh ke dalam.
“Memang, dari sembilan komisariat, lima diantaranya dipegang oleh saudara Ansar dan empat lainnya dipegang oleh saudara Lukman. Namun secara hitungan suara, dari sembilan komisariat, Ansar Memperoleh 8 suara, sementara Lukman memperoleh 9 suara. Ini yang tidak dipertimbangkan Ketum PB HMI,” kata Dino.
Berdasarkan hasil konferensi HMI Cabang Manakarra, kata Dino, Ansar dan kawan-kawan keluar dari arena konferensi dan melaksanakan konfresi secara tertutup di salah satu hotel di Mamuju.
Sementara Lukman masih tetap menjalankan konferensi sesuai dengan forum yang telah disepakati pada pembukaan.
“Ini yang menjadi acuan, sehingga kami menganggap Ketum PB HMI terlalu banyak tendensi politik masuk, sehingga hasil konferensi cabang tidak baik. Ini yang menjadi PR Buat senior-senior HMI se nusantara,” katanya.
Yang menjadi kekecewaannya, MPK PB HMI tidak mampu mendeteksi persoalan yang ada di cabang-cabang HMI se Indonesia.
“Saya sayangkan ketidakterbukaan PB HMI untuk pembahasan SK Cabang Manakarra,” kata Dino. (*)
Penulis: Eka Musriang.
Iklan Google AdSense
