POLMAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan DPRD Sulbar, Irwan Sp Pababari.
Kedatangan mereka disambut oleh anggota Komisi IV DPRD Polman. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas secara mendalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan yang sudah lebih dulu diterapkan di Kabupaten Polman.
“Kabupaten Polman telah lebih dulu memiliki Perda terkait penyelenggaraan perpustakaan, dan kami ingin melihat sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan layanan literasi di daerah. Hal ini dapat menjadi referensi bagi kami dalam menyusun regulasi serupa di tingkat provinsi,” ujar Irwan Sp Pababari. Rabu, 26 Maret 2025.
Dalam pertemuan itu, DPRD Polman memaparkan sejumlah capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Polman. Saat ini, terdapat 11 jenis layanan yang sudah tersedia, termasuk layanan literasi ibu dan anak, serta layanan multimedia yang menjadi terobosan baru.
Selain itu, pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Polman juga sedang mengembangkan perpustakaan di puskesmas dan rumah sakit sebagai bagian dari strategi meningkatkan minat baca masyarakat. Program ini juga didukung oleh E-perspusda, sebuah aplikasi perpustakaan digital yang dirancang untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan.
Usai diskusi bersama di ruang Komisi IV DPRD Polman, tim Pansus DPRD Sulbar melanjutkan kunjungan ke Kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Polman. Di sana, mereka melihat langsung fasilitas perpustakaan dan menyerahkan bantuan buku bacaan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi di daerah.
Melalui sinergi ini, DPRD Sulbar berharap penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan di tingkat provinsi bisa lebih matang, berbasis pada pengalaman nyata yang telah diterapkan di Polman. Harapannya, regulasi ini nantinya mampu mendorong peningkatan layanan literasi dan akses informasi yang lebih merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
