MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin apel virtual lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (4/5/2026), dengan penekanan kuat pada efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak stabil.
Dalam arahannya, Suhardi Duka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja secara rasional, profesional, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia menilai situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak dalam kondisi normal, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, berbagai tekanan global seperti dinamika politik dan konflik antarnegara turut berdampak pada perekonomian nasional, termasuk di daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus benar-benar berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi dokumen administratif dalam APBD.
“Efisiensi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat sebaiknya tidak dijalankan, meskipun sudah tertuang dalam anggaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan skala prioritas, mengingat kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Pemerintah, kata dia, harus mampu mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Gubernur Suhardi menyoroti semakin ketatnya pengawasan publik di era digital saat ini. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pejabat publik berpotensi menjadi sorotan luas, bahkan viral di media sosial.
Untuk itu, ia meminta seluruh ASN menjaga sikap dan perilaku, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, seperti memperlambat pelayanan atau melakukan pungutan liar.
Secara tegas, ia juga melarang pihak sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid dalam bentuk apa pun, meskipun dengan dalih kesepakatan bersama.
“Sekarang semua orang bisa menilai dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Maka kita harus ekstra hati-hati dalam bertindak,” ujarnya.
Selain itu, Suhardi Duka mengingatkan pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi. Ia menegaskan agar tidak ada pegawai yang justru memperkeruh situasi internal dengan menyampaikan persoalan ke ruang publik. Setiap permasalahan, menurutnya, harus diselesaikan secara internal dengan semangat perbaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Pendapatan daerah disebut mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Penerimaan APBD semakin menurun, utamanya dari sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan transfer pusat, kurang lebih Rp67 miliar. Ini menuntut kita untuk melakukan efisiensi lebih ketat,” jelasnya.
Menutup arahannya, Suhardi Duka mengingatkan kembali nilai dasar ASN untuk selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ia berharap seluruh jajaran tetap fokus pada target pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, dengan tetap menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
