Kemenkumham Harmonisasi 4 Raperbup Polman

- Jurnalis

Selasa, 1 November 2022 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat kembali melaksanakan harmonisasi 4 (Empat) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Polewali Mandar. Selasa (1/11/2022).

Menurut Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar, Slamet Pramoedji pada kesempatan itu menyebut Empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Polewali Mandar itu diprakarsai oleh RSUD Wonomulyo yaitu tentang Renstra BLUD, Pedoman tata kelola RSUD Wonomulyo, Standar Pelayanan Minimal RSUD Wonomulyo, dan Peraturan Internal Staf Medis RSUD Wonomulyo.

ia menilai Ranperbup itu diharapkan dapat diharmonisasikan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di RSUD Wonomulyo memiliki payung hukum
“Harapan kami, seluruh Raperbup ini tidak ada yang bertentangan dengan produk hukum di atasnya sehingga dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak terkait melalui” ujar salah satu Pimti Institusi Menkumham, Yasonna itu di Ruang Rapat Baharuddin Lopa secara virtual

Baca Juga :  Polres Mateng Dan Polsek Tobadak Gelar Nobar Film Surga Kecil di Bondowoso

Ia menyampaikan Raperbup ini merupakan salah satu produk hukum daerah yang merupakan prioritas yg harus segera diselesaikan dalam rangka syarat dalam rangka penilaian RSUD Wonomulyo menjadi badan layanan umum daerah.

Tak Hanya itu, Pramoedji juga menyebut bahwa pembentukan Raperbup itu melibatkan semua unsur masyarakat dan pihak terkait, sehingga tujuan pelayanan publik atas produk hukum tersebut kedepannya tidak mengalami permasalahan yang dengan masyarakat.

Baca Juga :  NasDem Sulbar Siap sambut Pemilu 2024

Lebih jauh Pramoedji menambahkan, Pelaksanaan harmonisasi Ranperbup ini adalah satu wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam hal pelayanan terbaik dalam penyusunan produk hukum Daerah.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali untuk terus memberikan pelayana terbaik, tak terkecuali dalam hal penyusunan produk hukum daerah

Berita Terkait

Anggota DPRD Sulbar Drs. Daud Tanri Arruan,Gelar Hearing di Desa Orobua Selatan: Serap Aspirasi dan Perkuat Pengawasan Pembangunan
Drg. Hj. Nurwan Katta, MARS Gelar Hearing Dialog di Tiga Lokasi, Serap Aspirasi Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Sulbar Gelar Hearing Dialog di Polewali Mandar, Serahkan Bantuan Alat Kesenian
Tanam Pohon dan Saat Warga Tabang Serbu Pohon Gratis dari Pemprov Sulbar
Satreskrim Polresta Mamuju Tingkatkan Proses Kasus KDRT ke Tahap Penyidikan
Warga Tabang Serbu Gerakan Pasar Murah Pemprov Sulbar, Lurah : Membantu Warga Kami
Ole Romenij, Tim Geypens, Dion Markx Resmi WNI, Siap Bawa Timnas Berprestasi
Polsek Tapalang Respon Cepat Datangi TKP Seorang Pemuda Tenggelam di Pantai Galung Mamuju
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:10 WIB

Anggota DPRD Sulbar Drs. Daud Tanri Arruan,Gelar Hearing di Desa Orobua Selatan: Serap Aspirasi dan Perkuat Pengawasan Pembangunan

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:08 WIB

Drg. Hj. Nurwan Katta, MARS Gelar Hearing Dialog di Tiga Lokasi, Serap Aspirasi Masyarakat

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:05 WIB

Wakil Ketua DPRD Sulbar Gelar Hearing Dialog di Polewali Mandar, Serahkan Bantuan Alat Kesenian

Minggu, 9 Februari 2025 - 20:47 WIB

Tanam Pohon dan Saat Warga Tabang Serbu Pohon Gratis dari Pemprov Sulbar

Minggu, 9 Februari 2025 - 19:50 WIB

Satreskrim Polresta Mamuju Tingkatkan Proses Kasus KDRT ke Tahap Penyidikan

Berita Terbaru