MAMUJU — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat, Darwis Damir, menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing yang beraktivitas di wilayah Sulbar. Hal tersebut disampaikan dalam briefing Bidang Kewaspadaan Nasional yang digelar pada Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam arahannya, Darwis meminta seluruh jajaran agar lebih proaktif memantau keberadaan warga negara asing (WNA), organisasi asing, maupun tenaga kerja asing (TKA) yang berada di daerah ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari izin yang diberikan serta tidak mengganggu stabilitas daerah.
“Pengawasan orang asing dan lembaga asing harus ditingkatkan untuk memastikan kegiatan mereka tidak menyimpang dari izin yang diberikan,” tegas Darwis.
Ia menekankan bahwa pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban daerah, sekaligus memastikan tidak ada potensi gangguan terhadap stabilitas sosial maupun politik di Sulawesi Barat.
Selain pengawasan terhadap pihak asing, Darwis juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi lintas lembaga melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia juga mendorong penguatan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
Menurutnya, kolaborasi yang solid antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah, sekaligus mendukung pelaksanaan misi pembangunan “Pancadaya” yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Darwis juga mengingatkan seluruh jajaran di Bidang Kewaspadaan Nasional untuk secara rutin melakukan supervisi dan pemantauan terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini.
Sebagai informasi, Bidang Kewaspadaan Nasional memiliki tugas strategis dalam merumuskan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait kewaspadaan dini di daerah. Termasuk di dalamnya kerja sama intelijen dan pengawasan terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.
Selain itu, bidang ini juga berperan penting dalam memastikan kelancaran koordinasi antara lembaga intelijen dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang diambil mampu merespons potensi ancaman secara cepat dan tepat.
Dengan penguatan koordinasi dan pengawasan yang lebih optimal, pemerintah daerah berharap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Barat dapat terus terjaga. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan daerah di tengah berbagai dinamika yang terus berkembang.
