MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 yang hingga awal Juni baru mencapai sekitar 28 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang semestinya telah melampaui 48 persen pada periode yang sama.
Hal itu mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD 2026 serta evaluasi realisasi PAD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Kamis (4/6/2026).
Rapat dipimpin Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Habsi Wahid, Jumiaty Mahmud, dan Haeruddin. Hadir dalam pertemuan tersebut tujuh OPD mitra kerja, yakni Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam forum evaluasi tersebut, Komisi II DPRD Sulbar menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar tidak mengalami keterlambatan serta tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Percepatan realisasi kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan. Jangan sampai program yang telah dianggarkan mengalami keterlambatan pelaksanaan,” tegas Habsi Wahid.
Selain mengevaluasi progres kegiatan, Komisi II juga mendorong seluruh OPD untuk lebih agresif menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia guna mendongkrak capaian PAD Sulawesi Barat.
Menurut Habsi Wahid, capaian PAD saat ini masih membutuhkan kerja keras dari seluruh OPD penghasil agar target pendapatan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
“Potensi PAD yang sudah ada harus dimaksimalkan. Capaian saat ini masih perlu ditingkatkan agar target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan,” ujarnya.
Di tengah evaluasi tersebut, Komisi II memberikan apresiasi kepada Dinas Perkebunan Sulbar yang dinilai berhasil memenuhi bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, Jumiaty Mahmud menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan BPKAD, khususnya program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan komitmen dalam menjalankan program,” kata Jumiaty.
Komisi II DPRD Sulbar berharap seluruh OPD dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja, mempercepat realisasi anggaran, serta mengoptimalkan potensi PAD demi mendukung target pembangunan daerah yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dari hasil rapat tersebut, Komisi II juga mencatat bahwa rata-rata realisasi kegiatan OPD mitra kerja masih berada di bawah target yang telah ditentukan. Karena itu, diperlukan langkah percepatan yang lebih terukur serta pengawasan yang lebih efektif pada semester berikutnya agar target pembangunan dan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.
