MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut Jajarannya akan terus berupaya membangun sinergi dengan stakeholder di Sulawesi Barat dalam hal peningkatkan Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5HAM) bagi masyarakat. (16/7)
Menurutnya, Pemerintah saat ini melalui Kementerian Hukum dan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan aksi HAM B12
“Pelaksanaan aksi HAM ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam mendorong Pemerintah daerah dalam hal pemenuham P5HAM di daerah” ucap salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu
Terkait dengan itu, beberapa waktu lalu Bappeda Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rakor Pelaporan Aksi HAM B12 Tahun 2022 Tingkat Provinsi dan Kabupaten di Aula Bappeda Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan pedoman bagi Pemda dalam menyusun rencana dan pelaporan aksi HAM, sehingga dapat meningkatkan Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5HAM) terhadap pelayanan masyarakat utamanya layanan publik terhadap kelompok rentan diantaranya Anak, Perempuan, Penyandang Disabiltas dan Kelompok Masyarakat Adat.
“Permenkumhan Nomor 19 tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Serta Sekretariat Bersama Panitia Nasional Ranham merupakan salah satu pedoman dalam hal pelaksanaan Aksi HAM ini” pungkas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Alexander Palti saat menjadi narasumber kegiatan itu
Disinilah pentingnya Rakor ini sebagai wadah dalam menyamakan persepsi dan pemahaman. Disamping itu, terbatasnya anggaran bukan menjadi alasan kita tidak mencapai pelaporan aksi HAM yang semakin meningkat untuk lebih baik lagi.
Palti menyinggung Capaian dan Evaluasi pelaporan Aksi HAM B08 tahun 2022 dan tata cara pengisian aksi HAM B12 sesuai Perpres No.53 tahun 2022.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Dr. Junda Maulana. dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi yang telah dicantumkan dalam RANHAM 2021-2025 merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
“Capaian aksi HAM B12 ini bisa lebih ditingkatkan lagi dengan mendorong Pemda dan stakeholder terkait untuk melengkapi data dukung dengan 4 (empat) sasaran yaitu Anak, Perempuan, Penyandang Disabiltas, dan Kelompok Masyarakat Adat” tuturnya
