MAMUJU — Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencetak prestasi luar biasa dalam upaya memperkuat ekonomi desa di Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) resmi merilis data terbaru pada Minggu, 1 Juni 2025, pukul 10.00 WIB yang menempatkan Sulbar sebagai peringkat pertama nasional dalam capaian pembentukan dan pengesahan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Dengan capaian pengesahan mencapai 39 persen, Sulbar menjadi pionir yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Keberhasilan ini merupakan implementasi nyata dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi desa yang akan mulai beroperasi serentak pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai pondasi penggerak ekonomi desa melalui berbagai usaha bersama, termasuk layanan simpan pinjam, logistik, dan klinik desa. Model koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan, dan melindungi warga dari jeratan pinjaman online ilegal, tengkulak, serta rentenir yang selama ini merugikan.
Sunu Tedi Maranto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, menegaskan bahwa keberhasilan Sulbar adalah hasil kerja keras dan koordinasi intensif antara Kanwil Kemenkum Sulbar, para notaris, serta pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju. “Sulbar sudah menerima SK pengesahan dari Ditjen AHU dan berada di posisi teratas nasional. Ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, apalagi batas akhir pengesahan badan hukum koperasi adalah 30 Juni 2025 dengan target 100 persen,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang dipimpin oleh Budi Ary juga menyiapkan penghargaan khusus bagi daerah-daerah yang mampu memenuhi target percepatan pembentukan koperasi. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi tambahan untuk memastikan seluruh koperasi desa dan kelurahan segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat, DR. H. Suhardi Duka (SDK), memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan stakeholder yang terlibat. “Keberhasilan ini adalah bukti pentingnya kolaborasi yang kuat antara gubernur, bupati, dan instansi vertikal. Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa sinergi yang solid dan jauh dari ego sektoral. Saya sangat bangga dan mengapresiasi kerja keras semua pihak,” ujarnya penuh kebanggaan.
Pencapaian ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan SDK dalam 100 hari pertama, yang menegaskan komitmen serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan koperasi desa. Dengan langkah strategis ini, Sulawesi Barat tidak hanya memperkuat ekonomi lokalnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
