Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan terus tancap gas dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, khususnya pelayanan keluarga berencana (KB). Pada Sabtu, 26 Juli 2025, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, membuka dan memberikan materi dalam Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digelar secara Blended Learning.
Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi penguatan pelayanan kontrasepsi yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, tetapi merupakan langkah strategis dalam mendorong tercapainya program Quick Wins “Sulbar Sehat”, yang merupakan salah satu prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
“Pelatihan ini adalah bagian dari strategi pembangunan SDM Sulbar yang unggul dan berkarakter. Ini sejalan dengan semangat Panca Daya Pemprov Sulbar,” ujarnya.
Diketahui, Sulbar masih menghadapi tantangan serius dalam pelayanan KB, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta dominasi penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntikan. Padahal, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan terbukti lebih efektif, namun masih belum banyak digunakan.
Melalui pelatihan yang berlangsung 24–31 Juli 2025 secara daring dan 01–08 Agustus 2025 secara luring, para dokter dan bidan dibekali keterampilan konseling berbasis hak reproduksi dan pelayanan kontrasepsi yang terstandarisasi. Diharapkan, tenaga kesehatan mampu memperluas akses layanan KB berkualitas, menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan, serta menciptakan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Sulawesi Barat menuju daerah yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh, dimulai dari penguatan pelayanan dasar di bidang kesehatan reproduksi.
