MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Sulbar, Sabtu (2/5/2026).
Usai upacara, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu. Ia menyebut, berbagai faktor menjadi penyebab utama, mulai dari tekanan ekonomi hingga persoalan sosial di kalangan remaja.
“Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Faktornya beragam, ada karena kemiskinan, ada juga karena kenakalan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar, lanjutnya, telah menyiapkan langkah konkret dengan menargetkan sekitar 550 anak untuk kembali mengenyam pendidikan pada tahun 2026. Program ini dijalankan melalui sinergi antara dinas pendidikan dan pemerintah kabupaten di seluruh wilayah Sulbar.
“Ini langkah awal. Selanjutnya, kita akan menyisir hingga sekitar seribu anak untuk dikembalikan ke sekolah,” kata Suhardi.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sulbar juga menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari pembiayaan pendidikan hingga perlengkapan sekolah. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga, sekaligus mencegah anak-anak terjerumus ke dalam dunia kerja di usia dini.
“Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan, agar mereka tidak terbebani kondisi ekonomi orang tua dan tidak lagi menjadi tenaga kerja,” tegasnya.
Suhardi Duka juga menyoroti praktik mempekerjakan anak di bawah umur yang dinilai masih kerap terjadi akibat tekanan ekonomi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengancam masa depan generasi muda.
Menurutnya, upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah bukan hanya program pemerintah, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.
“Ini tanggung jawab pemerintah. Jika tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan hak asasi manusia di bidang pendidikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, upacara Hardiknas turut dihadiri Haris Iskandar, Widya Prada Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah secara bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, demi menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan.
