MAMUJU — Wakapolda Sulbar, Brigjen Pol Rachmat Pamudji, hadir dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang juga dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat, 7 Maret 2025. Forum konsultasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyinergikan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan nasional. Salah satu poin utama yang dibahas dalam forum ini adalah lima misi pembangunan yang akan disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Gubernur Suhardi Duka menjelaskan, kelima misi pembangunan tersebut dikenal dengan istilah “panca daya” atau lima kekuatan utama yang akan menjadi fokus pembangunan di Sulawesi Barat dalam lima tahun mendatang. “Lima poin penting itu adalah misinya yang saya sebut dengan panca daya, lima kekuatan,” ujarnya.
Kelima misi tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, yang telah menjadi cita-cita bersama antara Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Kalau lima misi itu bisa dijalankan secara simultan, yakin kita akan maju daerahnya dan sejahtera masyarakatnya,” tambahnya dengan penuh keyakinan.
Wakapolda Sulbar, Brigjen Pol Rachmat Pamudji, yang hadir mewakili Kapolda, Irjen Pol Adang Ginanjar, menyatakan bahwa pihak Kepolisian sangat mendukung upaya sinergitas antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, kata Brigjen Rachmat, kepolisian berperan untuk memastikan terciptanya kondisi yang aman dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Forum ini juga menjadi wadah untuk menggali masukan dari berbagai pihak terkait dengan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Para peserta forum diminta untuk memberikan pandangan dan rekomendasi terkait prioritas pembangunan yang akan diterapkan dalam RPJMD dan RKPD, guna mendukung pencapaian visi pembangunan Sulawesi Barat yang lebih baik.
Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang tidak hanya berbasis pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
