Mamuju – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menyebut pihaknya akan terus mengambil peran dalam pembangunan hukum di Sulawesi Barat.
Iklan Bersponsor Google
“Menurutnya, institusi yang dipimpinnya memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan hukum di daerah, sehingga keberadaan Kemenkumham di Sulawesi Barat diharap benar-benar memilki manfaat positif bagi daerah” ujar Parlindungan di sela-sela waktunya (22/3)
Tak hanya itu, Parlindungan mengaku di Kanwil Kemenkumham Sulbar memiliki SDM Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang cukup mumpuni dalam penyusunan produk hukum daerah.
“Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus membangun sinergi dengan seluruh Pemerintah daerah di Sulbar dalam menciptakan produk hukum berkualitas” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu
Parlindungan menambahkan, jajarannya akan memberikan pelayanan terbaik sebagai wujud impelementasi komitmen dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah.
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilibatkan dalam penyusunan Ranperda Kab.Mamuju Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat tersebut diikuti oleh Kasubbid Perancang peraturan perundang-undangan, Arpan bersama sejumlah tim perancang peraturan perundang-undangan Kemenkumham Sulbar di Aula Kantor Bupati Mateng.
Arpan menilai, setelah melihat draft Naskah Akademik dan Ranperda tersebut ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.
“Sehingga masih perlu dilengkapi kajian mengenai tipologi pajak daerah, proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang termuat dalam Ranperda tersebut” lanjutnya
Lanjut Arpan, beberapa tarif yang ditentukan dalam draft Ranperda tersebut masih perlu dikaji ulang seperti, tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan tarif maksimal sebesar 10 %.
“Yang masinh membutuhkan kajian terhadap efek penerapannya di masyarakat karena tarif ini merupakan tarif paling tinggi dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat” lanjutnya
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Kab. Mamuju tengah mengaku bahwa Ranperda tersebut telah berproses dalam tahap penyusunan di internal pemerintah daerah.
Namun, diakuinya, draft naskah akademik dan raperda masih membutuhkan penyempurnaan dari tim penyusun Kemenkumham.
Iklan Google AdSense
