Jakarta – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan bersama Pimpinan Tinggi Pratama lakukan kunjungan koordinasi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kunjungan Kakanwil Parlindungan beserta rombongan disambut langsung oleh Sesditjen Pas, Heni Yuwono.
Pada pertemuan dengan Heni Yuwono, Kakanwil Parlindungan meminta dukungan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pembentukan sejumlah UPT Pemasyarakatan baru di Sulawesi Barat.
“Dengan tujuan dengan pembentukan UPT baru tersebut dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaran pemasyarakatan di Sulawesi Barat” ujar salah seorang Kakanwil di bawah Menkumham, Yasonna itu.
Parlindungan menambahkan bahwa Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang belum memiiki Lapas Kelas IIA.
“Maka dari itu, sekiranya perlu ada kebijakan dari pimpinan di Kemenkumham agar salah satu Lapas untuk dinaikkan kelas menjadi Lapas Kelas IIA atau membangun Lapas Kelas IIA di ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju” lanjutnya
Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto juga mengaku bahwa selain Lapas Kelas IIA, di Sulawesi Barat juga belum memiliki Balai Pemasyarakatan Kelas I.
“Mengingat tugas dan fungsi Bapas yang saat ini hanya satu di Sulawesi Barat, meliputi enam kabupaten dan sangat luas wilayahnya, sehingga diharapakan adanya kebijakan baru untuk menaikkan Kelas Bapas Polewali dari kelas II menjadi Kelas I atau membangun Bapas Kelas I di Mamuju,” terangnya
Lebih lanjut dalam pertemuan itu juga membahas terkait pembentukan Lapas atau Rutan di kabupaten Mamuju Tengah yang saat ini belum ada, mengingat satker APH lainnya sudah ada yang terbentuk.
Sementara itu, Sesditjen Heni Yuwono mendukung rencana Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Hal itu ditunjukkan dengan pengusulan Balai Pemasyarakatan maupun Lapas yang nantinya bisa menjadi tempat pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat.
Untuk itu, Yuwono mengaku akan menindaklanjuti hasil koordinasi yang dilakukan Kemenkumham Sulbar.
