Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat kembali mengharmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju.
Bertempat di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi yang dilaksanakan hari ini, merupakan tugas fungsi Kanwil Kemenkumham sebagai bentuk pelayanan Kantor Wilayah kepada Pemerintah Daerah.
“Harmonisasi ini merupakan tindaklanjut permohonan dari Pemerintah Kabupaten mamuju atas Dua rancangan peraturan Bupati diantaranya tentang manajemen risiko” ujarnya
Selanjutnya penilaian risiko pada pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati dan Kepala PD berdasarkan kewenangannya masing-masing dan disusun dalam manajemen risiko.
Oleh karena itu dibutuhkan peraturan bupati tentang manajemen risiko yang berfungsi sebagai rules bagi pemerintah daerah dalam penyusunan manajemen risiko.
Penyusunan raperbup berdasarkan template yang disusun oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP.
Terhadap kedua rancangan peraturan bupati telah dilakukan harmonisasi dengan hasil kesepakatan antara seluruh peserta rapat dan telah dilakukan paraf tiap lembarnya untuk selanjutnya menjadi bagiam lampiran dari surat selesai harmonisasi yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah.
Rapat dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Mamuju, Perwakilan Bagian Ortala Kabupaten Mamuju, Bagian Hukum Kabupaten Mamuju, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengatakan bahwa penyusunan Perbup merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan secara atribusi sebagaimana diatur dalam undang-undang
“Khusus untuk Ranperbup tentang manajemen risiko sangat terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah harus melakukan penilaian risiko” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah Menkumham, Yasonna itu (12/6)
