Lakukan Harmonisasi Sejumlah Perda, Wujud Dukungan Kemenkumham Sulbar Untuk Kualitas Produk Hukum

- Jurnalis

Jumat, 20 Oktober 2023 - 06:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Desa Tamalea, Kabupaten Mamuju dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Prof. Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati.

Rapat Harmonisasi dilakukan atas tindaklanjut dari surat permohonan harmonisasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap 4 rancangan yaitu Rancangan Peraturan Desa Tamalea tentang Pungutan Desa, Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang APBD Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran APBD Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan itu, dihadiri oleh Kepala Desa Tamalea, Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Hukum Mamuju, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Perancang Perundang-undangan pada Biro Hukum, Kepala Bidang pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap rancangan peraturan desa dikembalikan ke pemrakarsa untuk disusun kembali dengan menyesuaikan hasil rapat harmonisasi.

Terhadap ketiga rancangan peraturan gubernur dinyatakan selesai, dan dilanjutkan dengan paraf per lembar hasil harmonisasi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya (20/10)

Berita Terkait

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:06 WIB

SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Berita Terbaru

Advertorial

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Jumat, 5 Jun 2026 - 08:51 WIB

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB