Majene – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Verifikasi Faktual Lapangan Calon Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdi Keadilan.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (7/5/2024) dilaksanakan di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdi Keadilan Kawasan STAIN Majene.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kelompok Kerja Daerah Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 serta Pengurus dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdi Keadilan
Kegiatan diawali Tim Kelompok Kerja Daerah Verasi Periode 2025-2027 melakukan pemeriksaan keaslian dokumen-dokumen fisik yang sebelumnya telah diupload di aplikasi Sidbankum dan juga melakukan pemeriksaan secara faktual terkait keadaan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdi Keadilan.
Pemeriksaan dan penyesuaian Dokumen fisik dengan data unggah pada aplikasi sidbankum dilakukan oleh Tim Pokjada secara bertahap, mulai dari Tahun Berdiri LBH, Status Badan Hukum LBH, Akta Pendirian LBH, AD/ART LBH, Susunan Pengurus LBH, Data Pengurus LBH, Surat Penunjukan sebagai Advokat dan Paralegal dari LBH, SK Penunjukan Tenaga Admin LBH, Surat Izin Beracara sebagai Advokat, Data Advokat dan Paralegal, Data Kasus Litigasi dan Non Litigasi, Laporan Pengelolaan Keuangan LBH dan dokumen lainnya yang telah ditetapkan dalam persyaratan pendaftaran Verasi Calon PBH Periode 2025-2027.
Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penyesuaian dokumen fisik secara faktual dengan data unggah pada aplikasi sidbankum dan juga telah melakukan pemeriksaan keadaan kantor Calon LBH, lebih lanjut Tim Pokjada menyatakan dokumen fisik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdi Keadilan akan diserahkan penilaiannya ke Panitia Verasi pusat.
Tim Pokjada Verasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode 2025-2027 setelah melaksanakan Pemeriksaan Faktual Lapangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdi Keadilan Kabupaten Majene untuk penilaian.
Selanjutnya Tim Pokjada Verifikasi akan menyerahkan ke Tim kelompok kerja pusat dan Panitia verasi pusat yang akan memberikan penilaian layak atau tidaknya LBH manakarra untuk menjadi salah satu Pemberi Bantuan hukum yang terakreditasi untuk tahun anggaran 2025-2027.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyebut apa yang dilakukannya dalam rangka memaksimalkan akses keadilan kepada Masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya untuk mengukur tingkat kualitas dan keberhasilan pelaksanaan bantuan Hukum cuma-cuma ini kepada Masyarakat melalui OBH” ujar salah seorang Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Pamuji melanjutkan, bahwa pelaksanaan bantuan ini merupakan salah bukti bahwa negara hadir memenuhi keadilan bagi masyarakat.
