Kakanwil Kemenkumham Sulbar Sebut Program Bantuan Hukum Cuma-cuma Wujud Negara Hadir di Tengah Masyarakat

- Jurnalis

Kamis, 9 Mei 2024 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyebut Pemerintah saat ini saat ini terus berupaya penuhi rasa keadilan Masyarakat.

“Untuk itu. salah satu uoya yang dilakukan yaitu melalui program bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu” kata salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan. Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya (9/5)

Pamuji menilai. Program tersebut merupakan salah satu wujud negara Hadi ditengah masyarakat untuk Terus memenuhi rasa keadilan.

Terkait dengan itu. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual Lapangan Calon Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 pada Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan di Kabupaten Polewali Mandar, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Verifikator Kantor Wilayah dan dihadiri langsung oleh Ketua, staf, dan pengurus pada LBH Djumbung Keadilan Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan diawali dengan penyampaian dari Tim Verifikator terkait dengan proses verifikasi faktual lapangan yang dilakukan terhadap LBH Djumbung Keadilan merupakan tahapan ketiga dari proses verifikasi yang dilakukan.

Tim verifikator Kantor Wilayah melakukan Penyesuaian dan pemeriksaan ulang terhadap dokumen serta keadaan dan kondisi real lapangan pada Kantor LBH Djumbung Keadilan Kabupaten Polewali Mandar.

Setelah dilaksanakan penyesuaian dan pemeriksaan terhadap dokumen dan kondisi real lapangan pada LBH Djumbung Keadilan, Tim verifikator Kantor Wilayah menyusun hasil pemeriksaan pada form isian faktual lapangan sebagai bahan kelengkapan proses verifikasi terhadap Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Tim Verifikator Kantor Wilayah akan melaksanakan rapat terkait hasil verifikasi faktual lapangan pada Calon Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan rekomendasi atau usulan ke Panitia Pusat.

Berita Terkait

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:06 WIB

SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Berita Terbaru

Advertorial

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Jumat, 5 Jun 2026 - 08:51 WIB

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB