Kemenkumham Sulbar Koordinasi Pembentukan Per UU Dengan Ditjen PP

- Jurnalis

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyebut bahwa pimpinan di institusi yang dipimpinnya mendorong jajaran untuk terus membangun sinergi dan koordinasi dalam hal penyusunan peraturan periundang-undangan.

“Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen dalam rangka mendukung Pemerintah daerah dalam hal penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu disela-sela waktunya (24/5)

Terkait dengan itu, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Tim juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Jusman, S.H, M.H. dalam rangka mendapatkan pencerahan terkait mekanisme dan indikator penilaian kompetensi bagi perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam koordinasi itu, juga membahas permasalahan teknis dalam melakukan penyusunan dan pengharmonisasian raperda dan raperkada.

Selanjutnya dalam kesempatan itu, ketaatan terhadap SOP harus menjadi prioritas dalam penguploadan data dukung, utamanya interval waktu penyelesaian sejak dimohonkan sampai dengan selesai tidak boleh lewat dari 15 hari.

Dari hasil koordinasi itu, Ditjen PP bersedia mengirimkan perwakilan untuk menjadi narasumber pada kegiatan pendalaman materi yang akan diagendakan pertengahan bulan Juni 2024.

Selain melakukan koordinasi, Tim juga  mengikuti kegiatan Pembukaan Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibuka oleh Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si.CGCAE, yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan, serta sejumlah undangan.

Kegiatan penilaian kompetensi perancang perturan perundang-undangan diikuti sebanyak 115 orang, yang berasal dari 6 Kementerian, 8 Badan/Lembaga, dan 18 Pemerintahan Daerah se-Indonesia, adapun Peserta dari Kanwil Sulawesi Barat 1 (satu) orang perancang a.n A. Rahmah Mulianty Umar, S.H.

Berita Terkait

Bahu Membahu Lawan Api, Personel Polsek Mamuju dan Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di Sumare
Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan
Gaji PPPK Sulbar Jadi 12 Bulan di 2026, Ke-13 dan Ke-14 Menyusul, Sekda Junda Maulana: Jangan Ragukan Kepedulian Pimpinan
Dojang Kantor Gubernur Sulbar Juara Umum II Manakarra Taekwondo Festival VI 2026
Humanis, Polresta Mamuju Ajak Tahanan Nobar Final Piala Dunia Lewat Layar Laptop di Depan Ruang Tahanan
Satu Pelaku dan Motornya di Amankan, Saat Polresta Mamuju Bubarkan Aksi Balap Liar di Bundaran Pasar Baru
Polresta Mamuju Siaga Penuh, Amankan Bhayangkara Presisi Fest UMKM 2026
Membangun Generasi Hebat Dimulai dari Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Penuh Kasih Sayang
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:01 WIB

Bahu Membahu Lawan Api, Personel Polsek Mamuju dan Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di Sumare

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:18 WIB

Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan

Senin, 20 Juli 2026 - 14:51 WIB

Dojang Kantor Gubernur Sulbar Juara Umum II Manakarra Taekwondo Festival VI 2026

Senin, 20 Juli 2026 - 05:59 WIB

Humanis, Polresta Mamuju Ajak Tahanan Nobar Final Piala Dunia Lewat Layar Laptop di Depan Ruang Tahanan

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:02 WIB

Satu Pelaku dan Motornya di Amankan, Saat Polresta Mamuju Bubarkan Aksi Balap Liar di Bundaran Pasar Baru

Berita Terbaru