Gandeng LBH Terkreditasi, Warga Binaan Rutan Mamuju Kemenkumham Sulbar Terima Penyuluhan & Konsultasi Hukum Gratis

- Jurnalis

Senin, 8 Juli 2024 - 08:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Binaan mengikuti Penyuluhan dan Konsultasi Hukum

Warga Binaan mengikuti Penyuluhan dan Konsultasi Hukum

Mamuju, –Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju menerima kunjungan Tim dari Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi dalam rangka menggelar penyuluhan dan konsultasi hukum Warga Binaan dengan tema “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu” bertempat di Aula Rutan Mamuju (08/07).

Adapun LBH yang melaksanakan konsultasi hukum yakni LBH Mandar Yustisi, LBH Keadilan dan LBH Citra Justitia Sulawesi Barat. Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan ini yakni Warga Binaan atau Tahanan yang merupakan klien dari LBH tersebut. Sebelum dilakukan konsultasi hukum dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama dari Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Ramli. R.

Penyuluh Hukum, Ramli. R, mengatakan dalam paparannya dengan adanya penyuluhan dan konsultasi hukum para Warga binaan diberikan edukasi akan pentingnya pemahaman tentang hukum yang lebih baik tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku.

“Sehingga masyarakat dapat hidup dalam kesadaran hukum yang lebih tinggi dan membangun budaya masyarakat sadar hukum,” tutur Ramli.

Ditemui disela – sela pelaksanaan konsultasi hukum, Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju, Novian Endus Santoso, A. Md. IP, S.H, M.H, mengatakan dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum, diharapkan dapat memberikan bantuan serta konsultasi hukum secara gratis yang didasari bahwa banyak Warga Binaan yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menghadapi biaya hukum.

“Karena itu hal ini dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan Warga Binaan untuk mencari keadilan dan melindungi hak-hak mereka,” ucap Karutan.

Berita Terkait

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:06 WIB

SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Berita Terbaru

Advertorial

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Jumat, 5 Jun 2026 - 08:51 WIB

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB